Pemerintah Dorong Hilirisasi Pertanian dan Perkebunan

Pemerintah mendorong hilirisasi pertanian dan perkebunan, bukan hanya sekadar sektor pertambangan. Sebab, hilirisasi pangan dan kebun diyakini mampu membangun ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan hilirisasi produk pangan dan kebun yang akan menikmati hasilnya adalah rakyat kecil. "Kalau hilirisasi pertambangan itu yang akan menikmati adalah orang-orang besar, orang-orang kaya, pengusaha besar tapi kalau hilirisasi pangan, hilirisasi kebun, itu yang akan menikmati adalah rakyat-rakyat kecil,” kata Maruf.

Wapres menyampaikan hal tersebut saat mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jambi. KDEKS provinsi Jambi adalah KDEKS ke15 yang diresmikan setelah sebelumnya sudah ada di Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan Bengkulu.

Maruf mendorong pertumbuhan jumlah penguasaha perantara atau offtaker yang mengolah dalam hilirisasi produk pangan dan kebun masyarakat. “Karena itu, Pak Gubernur BI (Bank Indonesia), hilirisasi perkebunan, pertanian, ini menjadi kunci kita dalam rangka untuk membangun ekonomi masyarakat,” tambah Maruf.

Maruf juga menyebut penerapan ekonomi syariah adalah pekerjaan yang menyelamatkan manusia. Apalagi ekonomi syariah bersifat inklusif, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua golongan.

“Karena itu mereka yang menggunakan ekonomi dan keuangan syariah itu bukan hanya orang Islam, tapi juga banyak yang nonmuslim. Bahkan penyelenggara kawasan industri halal di beberapa tempat kita di Indonesia itu bukan orang muslim, orang nonmuslim. Dia yang menyelenggarakan kawasan industri halal, "jelas Maruf.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memang tidak cukup secara parsial, tetapi menyeluruh pada sektor industri halal dan keuangan syariah, maupun sektor dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, serta ekosistem dan infrastruktur syariah.