Pertemuan Jokowi-Ketum Parpol Koalisi Dinyinyirin Kubu Sebelah, Sekjen PDIP Jawab Kontan

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam partai politik koalisi pemerintahan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Hal tersebut dia ungkap menyusul adanya pernyataan yang menyebut bahwa pertemuan tersebut tidaklah etis jika dilakukan di lingkungan pemerintah. Adapun beberapa tokoh yang menyebutnya tak etis berasal dari Partai Demokrat dan Jusuf Kalla (JK).

Baca Juga: Gelaran Puncak Peringatan Bulan Bung Karno PDIP Dihadiri Jokowi dan Tokoh Bangsa

"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto saat ditemui wartawan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Dia juga menegaskan, pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas tentang berbagai macam tantangan di masa depan. Hasto menilai, banyak aspek yang mesti dihadapi Indonesia di masa depan, salah satunya aspek demografi.

"Yang disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik adalah menyampaikan suatu tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi," tegasnya.

Oleh karenanya, Hasto membantah dugaan yang menyebut pertemuan tersebut sebagai konsolidasi politik bersama partai koalisi pemerintah. Dia menyebut, pertemuan Jokowi dengan ketua umum partai politik tidak lain adalah untuk membahas kesinambungan program yang dicanangkan pemerintah saat ini.

"Partai politik yang menyampaikan gambaran tantangan sehingga ini menciptakan suatu gambaran dari ketua umum partai politik terhadap apa tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan bagaimana apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan ke depan sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan pertemuan dengan ketua umum partai politik koalisi pemerintah pada Selasa (2/5/2023) lalu. Adapun ketua partai politik yang diundang dalam pertemuan tersebut ialah Megawati Soekarnoputri (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra), Airlangga Hartarto (Golkar), Muhamad Mardiono (PPP), Abdul Muhaimin Iskandar (PKB), dan Zulkifli Hasan (PAN).

Menanggapi pertemuan tersebut, Wakil Presiden Periode Pertama Jokowi, Jusuf Kalla (JK), meminta Jokowi untuk menjaga jarak dari proses Pemilu 2024. Dia meminta Jokowi mencontoh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri yang tidak cawe-cawe jelang berakhirnya masa pemerintahan.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan itu," kata JK selepas menerima kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Sementara itu, Ketua Badan Pemilihan Umum Partai Demokrat, Andi Arief, buka suara terkait pertemuan ketua umum partai politik koalisi pemerintah yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5) lalu.

Dia menilai, pertemuan tersebut tidaklah etis dilakukan di Istana Merdeka. Pasalnya, kata Andi, para pimpinan partai politik tersebut bukanlah bawahan dari Joko Widodo.

"Ya tempat-tempat itu (Istana Merdeka) melambangkan kerja sebetulnya. Istana itu kan tempat presiden memimpin para bawahannya. Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya. Jadi menurut saya nggak etis sih mempertontonkan itu di depan rakyat," kata Andi saat dihubungi, Rabu (3/5/2023).