Elite PDIP Sebut Presiden Jokowi Tak Boleh Berpihak Dukung Capres 2024, Ketua Relawan: Itu Pernyataan yang Sesat dan Keliru!
Kredit Foto: Dokumen Pribadi
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih sekaligus Penanggung Jawab Setia Tegak Lurus Jokowi Silfester Matutina meminta pihak-pihak yang khawatir Bacapresnya kalah di 2024 untuk tidak ngawur dan sesat mengeluarkan statemen.
Hal ini diungkapkan Silfester menanggapi pernyataan yang dilakukan berbagai pihak yang berkeberatan dan mengecam Presiden Jokowi tanpa dasar hukum yang jelas.
Pernyataan Jokowi tidak usah ikut campur dan cawe - cawe dilontarkan oleh pengamat politik dan politisi mulai dari Politisi Nasdem, PKS, Demokrat hingga yang terakhir Salah Satunya oleh Politisi PDIP sekaligus Wakil Koordinator Desk Relawan Ganjar Adian Napitupulu.
"Pernyataan bahwa Presiden Jokowi tidak boleh berpihak dukung salah satu Capres di 2024 adalah pernyataan Sesat dan Ngawur yang menunjukan kekalutan dan kekhawatiran kalahnya Bacapres dukungannya di 2024 dan tidak punya dasar hukum yang benar,” kata dia.
“Sistem Perundang - undangan di Indonesia pada dasarnya tidak melarang dukungan yang diberikan oleh Presiden, Wakil Presiden, hingga Kepala Daerah yang sedang menjabat kepada kandidat Capres dan Cawapres tertentu. Yang tidak boleh memihak dan mendukung itu adalah Anggota TNI, Polri, ASN, Perangkat Desa, Perangkat Peradilan, BUMN, BPK dan Bank Indonesia,” jelasnya.
“Bahkan Undang - Undang memperbolehkan Presiden dan Wapres untuk ikut berkampanye hal ini sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa Presiden dan Wapres boleh ikut Kampanye Peserta Pemilu sepanjang mengajukan Cuti dan tidak mempergunakan fasilitas negara. Apalagi menggunakan Politik identitas untuk mengadu domba,” tambahnya.
Menurut dia baik secara Etika, Moral dan Perundang - Undangan tidak ada yang dilanggar Presiden Jokowi. Bahkan harusnya sebagai pemimpin yang berhasil adalah yang bisa mengkader penggantinya dan ini sangat penting untuk masa depan Indonesia kedepannya.
“Jadi Pak Jokowi bersama Partai termasuk Relawan dan Seluruh Rakyat berkewajiban menghasilkan Capres Putra terbaik Bangsa yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan mampu meneruskan Semua Program dan Hal - Hal yang baik yang sudah dibuat Pak Jokowi termasuk tantangan kedepan dalam pergaulan internasional,” katanya.
“Jadi ini tidak main - main. Kalo kita salah memilih dan mendukung Capres akan merugikan anak cucu kita. Jadi wajar saja sebagian besar organisasi relawan dan pendukung Jokowi sampai saat ini belum mendeklarasikan Capres siapapun karena selain harus cermat dan betul - betul yakin dan juga menunggu diskusi, arahan dan komando Pak Jokowi,” tambahnya.
“Hampir semua kita yakin Pak Jokowi tidak akan sembarang memilih dan pastinya akan benar - benar menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat dan akan mendiskusikan dengan Partai Partai termasuk dengan para Relawan,” jelasnya..
Silfester juga meminta agar Adian tidak mengklaim bahwa sudah 95% Organ Relawan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, karena masih banyak Organ Relawan Jokowi yang belum mendukung Capres manapun dan masih Setia Tegak Lurus menunggu Komando dan Arahan Pak Jokowi.
Organisasi Relawan Jokowi yang terdaftar di TKN tahun 2019 saja hampir 2000 organ. Belum lagi ribuan yang tidak terdaftar. Adian Napitupulu mengklaim 320 Organ mendukung Ganjar itu sangat sedikit dan tidak sebanding dengan banyaknya organ relawan Jokowi baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di TKN 2019, jelas Silfester.
Yang tidak terdaftar di TKN apalagi yang di daerah daerah dan luar negeri itu juga banyak sekali. Dan 320 organ relawan yang terdaftar di Desk Relawan Ganjar itu adalah komunitas baru, organ kuncup-kuncup yang anggotanya juga sedikit dan baru dibuat serta tidak mempunyai anggota di seluruh Indonesia dan Luar Negeri.
“Jadi sangat sedikit sekali tidak sebanding dengan jumlah anggota Relawan Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia dan Luar Negeri,” jelasnya.
“Kami Solmet juga bersama ribuan organ relawan Jokowi lainnya juga tidak mendaftar di TKN tahun 2019 dan saat ini masih banyak organ yang masih Setia Tegak Lurus menunggu Komando Pak Jokowi belum mendukung siapapun Capresnya,” katanya.
“Kenapa kami tahu karena kami selalu keliling seluruh Indonesia menyapa, berdiskusi dan bekerjasama dengan relawan dan mengetahui persis keberadaan relawan Jokowi dimanapun berada jadi tidak asal bunyi klaim sana dan klaim sini,” tambahnya.
Apalagi pernyataan Adian yang mengatakan Relawan Jokowi menjerumuskan Presden Jokowi karena menunggu arahan Jokowi mengenai Bacapres.
“Ini Naif sekali karena Adian dan PDIP selalu membawa dan mengklaim nama Relawan Jokowi dimana - mana, harusnya kalo percaya diri ya bawa saja nama Relawan Ganjar atau Relawan PDIP bukan relawan Jokowi karena Relawan Jokowi itu bukan Relawan Ganjar atau Relawan PDIP”, jelas Silfester.
Harusnya PDIP dan Megawati kata dia meminta maaf ke Rakyat karena penyebutan Presiden Jokowi sebagai Petugas Partai telah melukai hati banyak masyarakat sehingga banyak relawan dan masyarakat yang tidak mendukung Ganjar Pranowo. Apalagi Faktor Ganjar dan PDIP yang menolak pelaksanaan Piala Dunia U-20.
“Termasuk komunikasi politik dengan Parpol lainnya dan relawan yang terkesan kaku dan sombong karena mentang-mentang sudah punya tiket untuk Pencapresan. Bahkan dalam berbagai hal Tim Sukses Ganjar sering menyerang Capres lain. Hal ini mendapat kesan yang negatif di masyarakat,” katanya.
“Kita lihat saja ketika Pak Ganjar kunjungan ke daerah daerah menyapa masyarakat hanya ribuan yang datang, tidak seperti kalo Pak Jokowi datang baik di 2014 dan 2019 bisa ratusan ribu warga yang hadir hingga melumpuhkan kota kota yang didatangi Pak Jokowi, tambahnya,” jelasnya.
Baca Juga: Menteri NasDem Hanya Dianggap Duri dalam Kabinet Jokowi, Pengamat: Mundur Saja Demi Anies
Presiden Jokowi jelas dia lagi adalah seorang Presiden yang Mandataris Rakyat sesuai Undang-Undang dan bukan Petugas Partai. Karena Diksi Petugas Partai itu tidak ada dalam undang-undang ketatanegaraan Indonesia.
“Kalo disebut Petugas Partai berarti ada yang menyuruh dan berarti yang menyuruh adalah atasan atau pemilik partai. Mau jadi apa Bangsa kita kalo Presiden harus tunduk kepada Pemilik Partai bisa hancur Bangsa ini nantinya. Semua kebijakan harus dilaporkan dan harus sesuai keinginan pemilik partai. Ini yang kita takutkan nantinya Capres yang dibawah ketiak Oligarki Partai,” tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Vicky Fadil
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty