Berkomitmen Salurkan Kredit ke Sektor Sawit untuk Realisasikan Program PSR Pemerintah, BRI Minta Petani Lakukan Hal Ini

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menargetkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dapat menyentuh angka 180 ribu hektare setiap tahun. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 capaian PSR sebesar 278.200 hektare, setidaknya terdapat 2,8 juta hektare luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. 

Sejak diluncurkan program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit dengan target per tahun seluas 180.000 hektar sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS. 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengungkapakan beberapa isu yang muncul dalam menyalurkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) PSR langsung ke petani tanpa melalui koperasi.

Value Chain & Asset Product Development Division/SME Directorate PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Natalia Veronica menyebut jika pemberian KUR perorangan biasanya  terkendala petani yang sudah atau sedang memiliki kredit komersial, petani juga tercatat memiliki riwayat SLIK dengan kolektabilitas tidak lancar. Kemudian, lanjut tidak memilliki biaya hidup (tabungan) selama replanting setelah satu siklus tanam. 

Timbul pula risiko penurunan kemampuan membayar nasabah karena harga tandan buah segar (TBS) tengah mengalami penurunan, dan kebun tidak produktif karena salah bibit atau salah perawatan. 

“Sering juga legalitas lahan berpindah kepemilikan atau telaj diperjualbelikan, sehingga bank tidak dapat melakukan pengikatan agunanannya,” ungkap Natalia, dalam acara Palm Oil Financing Forum dengan tema “How Banks & Financing Institutions Support the Replanting Program” yang diselenggarakan Warta Ekonomi, Selasa (30/5/2023). 

Baca Juga: Telah Gelontorkan Kredit Rp36 Triliun ke Sektor Kelapa Sawit, BRI Ungkap Potensi Pembiayaan Masih Besar

Untuk itu, lanjut Natalia, agar petani dapat menerima pembiayaan KUR PSR yaitu petani harus bermitra dengan perusahaan inti melalui koperasi atau kelompok tani. Pasalnya, dengan begitu, pembiayaan dilakukan secara kelompok (Non Individu) sehingga relatif tidak memiliki permasalahan SLIK maupun sedang menikmati kredit komersial. 

tak hanya itu, selama masa pembangunan sampai tanaman menghasilkan (4 tahun) dapat dipekerjakan oleh perusahaan inti untuk membangun dan merawat kebunnya sendiri atau di bimbing usaha lain sehingga petani tetap memiliki penghasilan. 

Perusahaan inti pun, tambah Natalia, berperan sebagai avalist sehingga melakukan pendampingan untuk teknis budidaya dan bibit yang berkualitas, dan apabila terdapat kekurangan pembayaran karena produksi kurang atau harga TBS turun, kekurangan kewajiban ditanggung perusahaan inti

“Dengan peran Perusahaan Inti sebagai avalist tetap bisa dilakukan pembiayaan dengan disyaratkan balik nama dibantu prosesnya oleh perusahaan inti,” tutup Natalia. 

Asal tahu saja,  sejak Januari hingga April 2023, BRI sudah menggelontorkan kredit senilai Rp36,57 triliun kepada pelaku industri perkebunan kelapa sawit. Kredit paling besar disalurkan BRI kepada 66 ribu lebih debitur mikro yang nilainya menyentuh Rp25,16 triliun. Untuk pelaku usaha kelapa sawit kecil dan menengah nilai penyaluran kredit sebesar Rp11,41 triliun yang diberikan kepada lebih dari 22 ribu debitur. 

Sebelumnya, Menterian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo berharap para petani bisa menggunakan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian sebagai permodalan utama dalam meningkatkan produktivitas budidaya.

Ia mengutarakan bila petani bisa memperbaiki lahan kering dengan membeli alsintan maupun mesin pencacah untuk panen.

"Kita harus memperkokoh kekuatan sumber daya manusia (SDM) kita melalui KUR. Kemudian memperkokoh produksi kita dengan benih unggul dan pengembangan pupuk organik," ujarnya.