Pos Indonesia Sebut Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah di Jateng Tertinggi Dibandingkan 6 Provinsi Lain

Pencapaian penyaluran program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) adalah tertinggi dibandingkan enam provinsi lainnya di Indonesia. Di mana terdapat 322.493 KPM dari 29 kabupaten/kota di Jateng yang telah menerima bantuan ayam karkas dan telur selama tiga bulan. 

Pencapaian Pos Indonesia menyalurkan CPP dalam bentuk ayam karkas dan telur disampaikan Direktur Bisnis Kurir & Logistik Pos Indonesia, Siti Choiriana atau akrab disapa Ana, pada acara rapat koordinasi evaluasi kegiatan Penyaluran CPP untuk bantuan pangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga: RUPS Catatkan 2022 Pos Indonesia Raih Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah Persero

Selain Ana, turut hadir Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani, perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Inspektur Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, Pimpinan Wilayah Perum Bulog, Direktur Komersial ID Food, serta Direktur Operasional PT Jasa Prima Logistik Bulog.

Direktur Bisnis Kurir & Logistik Pos Indonesia Ana mengungkapkan pihaknya berhasil menyelesaikan program Penyaluran CPP untuk Provinsi Jawa Tengah dengan angka penyaluran mencapai 100 persen. Pencapaian tersebut tak lepas dari komitmen Pos Indonesia membantu pemerintah dalam membantu kebutuhan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM). 

Selain itu, Pos Indonesia juga berhasil melakukan distribusi CPP di tiga provinsi lainnya di Pulau Jawa, yaitu Banten, Jabar, dan Jatim dengan pencapaian di atas 98 persen.

"Keberhasilan ini tak lepas dari ketersediaan jaringan Pos Indonesia di seluruh Indonesia serta koordinasi yang terjalin dengan baik dengan lembaga atau instansi lainnya,"ungkap Ana dalam keterangan resminya, Senin (5/6/2023)

Seperti diiketahui, penyaluran CPP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan BKKBN. Program ini melibatkan ID Food dan Perum Bulog sebagai penyedia beras, telur, dan ayam. Sedangkan untuk distribusi dilakukan oleh Pos Indonesia dan perusahaan ekspedisi lainnya.

Ana menjelaskan terdapat 15.315 sumber daya manusia dan 6.410 sarana Pos Indonesia yang terlibat pada pendistribusian bantuan pangan pengentasan stunting ini. SDM dan sarana tersebut tersebar di tujuh provinsi, memastikan agar bantuan ini sampai kepada penerimanya.

Agar tepat sasaran, pendistribusian bantuan pangan di monitoring secara real time. Pendistribusian jumlah paket hingga KPM dengan risiko stunting akan terdeteksi secara berkala hingga tingkat kelurahan. Pos Indonesia, lanjut Ana, berkomitmen penuh mendistribusikan bantuan ini sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Ke depan, kami Pos Indonesia sebagai BUMN yang bergerak pada bidang ekspedisi berkomitmen terus membantu pemerintah dalam distribusi pangan atau program lainnya. Kami hadir untuk negeri, melayani masyarakat," ungkapnya.

Ana menambahkan, Pos Indonesia terus melakukan penyesuaian teknologi dalam membantu program penyaluran bansos pemerintah. Diantaranya meningkatkan teknologi digital bagi KPM yang memiliki smartphone. 

"Namun, bagi yang tidak memiliki smartphone, tetap dapat dilayani dengan alternatif lainnya seperti penggunaan SMS dan lainnya,"tegasnya

Adapun, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan, secara nasional, Keluarga Risiko Stunting (KRS) sebagai KPM berjumlah 1.446.089 KRS di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

"Program CPP dalam bentuk telur dan daging ayam diberikan bagi keluarga yang mengalami rawan pangan dan stunting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin atau rawan pangan dan gizi," jelasnya.

Baca Juga: KPT Pos Indonesia Bantu Pensiunan dengan Pinjaman Kredit Ringan

Rachmi menambahkan, setiap KPM menerima daging ayam dalam bentuk karkas utuh seberat 0,9 sampai 1,1 kg dan satu tray telur berisi 10 butir. 

"KPM menerima bantuan ini selama tiga bulan, mulai periode April, Mei, dan Juni 2023," pungkasnya.