Akademisi Rocky Gerung turut menyoroti pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengaku siap pasang badan jika ada pihak yang hendak mengganggu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu dia ungkap menyusul ramainya protes keras dari berbagai pihak terkait kritik tajamnya yang dialamatkan pada Jokowi. Adapun dalam kritiknya, Rocky menyebut Jokowi dengan diksi 'baj*ng*n t*l*l'.
Baca Juga: Dinilai Menghina Kalimantan, Rocky Gerung: Di Mana Hinaannya?
Rocky menyebut, sikap Moeldoko yang siap pasang badan demi Jokowi seperti seorang preman. Moeldoko sebagai pejabat publik, kata dia, mesti bisa berpikir lebih dingin untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Karena Pak Moledoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa, 'Oke ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu'. (Diksi) 'masang badan' artinya itu, itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik, kayak preman itu mau pasang badan," kata Rocky dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (4/8/2023).
Rocky mengaku, pemilihan diksi 'baj*ng*n t*l*l' dalam kritiknya dilakukan agar dapat mengerti masyarakat semua kalangan. Kendati demikian, kata dia, dimaknai dengan hal yang lain. Sebagai seorang intelektual, Rocky mengaku gagal membawa Indonesia pada percakapan intelektual. Dia pun menegaskan, kritik yang dialamatkan pada Jokowi ditujukan kepada jabatan presiden.
"Bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik itu kabinet, bahkan yang di dalamnya ada Pak Moeldoko. Jadi, kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual, itu dasarnya," kata Rocky.
Rocky juga mengaku sering diminta untuk me-review Undang-undang Cipta Kerja yang hingga saat ini belum diindahkan pemerintah. Begitu pula dengan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia menyebut, pembangunan IKN dinilai salah secara konstruksi hukum. Pasalnya, mesti ada izin pada masyarakat adat Kalimantan. Dia pun mempertanyakan izin pembangunan IKN pada masyarakat adat.
"Pernah enggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Itu cara berpikir yang kacau," jelasnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengaku tiak memiliki dendam pada pribadi Moeldoko dan Jokowi. Meski demikian, dia menilai bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah mesti tetap dievaluasi.
Baca Juga: Rocky Gerung Minta Maaf atas Kritiknya, Dinilai Timbulkan Perselisihan dan Kegaduhan
"Jadi, saya enggak ada dendam pada Moeldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena, partai-partai politik tidak tidak ada yang bersuara tentang itu," tandasnya.
Sebelumnya, KPS Moeldoko menegaskan akan menjaga kehormatan presiden. Dia pun mengingatkan Rocky Gerung untuk tidak main-main dalam ruang tersebut.
Moeldoko bahkan mengaku sedia berdiri paling depan untuk menjaga kehormatan tersebut. Sebagai seorang prajurit TNI, dia mengaku siap mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran.
"Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa," kata Moeldoko dalam konferensi persnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: