Masyarakat Adat dalam Pendanaan Transisi Energi Terpinggirkan, Untung Justru Mengalir ke Kapital

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, masyarakat ataupun komunitas yang berada di tatanan pemerintah seperti desa selalu terasingkan bila negara memiliki pendanaan untuk transisi energi di Indonesia.

Padahal, bila berbicara transisi energi, secara tidak langsung berkaitan dengan transisi pekerjaan, transisi ekonomi, dan transisi pendapatan masyarakat itu sendiri. 

Menurutnya, yang menjadi pertanyaan akan pendanaan dari negara lain untuk transisi energi di Indonesia seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) adalah mengenai posisi dari komunitas ataupun masyarakat adat.

Baca Juga: Jika Dana JETP Mengalir ke Masyarakat, Kemandirian Energi Akan Tercapai 

"Posisi dari pemerintah desa sebagai pemerintahan atau birokrasi yang paling kecil itu di mana posisinya di dalam kesepakatan negosiasi pendanaan yang besar? Salah satunya adalah JETP," tanya Bhima dalam diskusi virtual, Selasa (15/8/2023).

Bhima mengatakan, sebagian besar dana tersebut dialirkan untuk melakukan transisi energi dengan mengembangkan energi yang sebenarnya padat modal.

Ia mencontohkan seperti geothermal dengan skala besar, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau hidro skala besar yang pastinya akan memberikan konsekuensi yang juga besar. 

Menurutnya, saat semuanya melirik energi terbarukan sebagai sebuah transisi yang harus dan ada keuntungannya, maka nanti keuntungan tersebut akan mengalir kepada kelompok yang sebelumnya telah meraup untung besar dari industri energi fosil.

"Akan mengalir kepada mereka yang sebelumnya pada waktu energi fosil mendapat keuntungan yang sangat besar. Begitu ada transisi energi ternyata yang menikmati juga old money atau kemudian kapital-kapital yang lama, kapital-kapital yang tua, sehingga bagi masyarakat sekitar proyek basedload skala besar, mereka ternyata tidak mendapatkan manfaat yang signifika," ujarnya. 

Selain itu, Indonesia harusnya dapat belajar dari dana JETP yang diterima Afrika Selatan, di mana mereka melakukan pensiun dini PLTU batu bara secara besar-besaran, tapi tidak diiringi dengan mitigasi dampak terhadap masyarakat.

"Masyarakatnya merasa hanya dinomorduakan di dalam proses transisi, sehingga masyarakat juga bingung akhirnya mau buat energi berbasis komunitas sudah terlambat," ucapnya.

Baca Juga: Soal Keadilan Transisi Energi Melalui JETP, Pengamat: Sulit Diwujudkan