Pemerintah Bentuk Satgas Transisi Energi, JETP Bakal Gelontorkan Dana US$1,1 Miliar

Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau pada Senin (24/3/2025). Satgas ini diharapkan dapat mempercepat visi Net Zero Emission pada 2060. Pembentukan satgas berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa satgas ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 141/2025. Satgas ini terdiri atas empat kelompok kerja (pokja), yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial ekonomi dan sumber daya manusia (SDM).

Airlangga mengungkapkan bahwa terdapat 54 proyek yang akan didanai melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan total pendanaan sebesar US$1,1 miliar.

Baca Juga: Jerman Gantikan AS, Hashim Tarik Omongan JETP Program Gagal

"Sebanyak sembilan proyek mendapat pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, 45 proyek menerima hibah sebesar US$233 juta, dan International Partners Group (IPG) juga mengamankan jaminan US$1 miliar melalui multilateral development bank guarantee untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Airlangga menambahkan bahwa beberapa proyek yang dapat didanai JETP meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di Sumatera Barat, yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Baca Juga: Tak Satu Dolar pun Dikucurkan, Hashim Cap JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon Ternyata!

Selain itu, proyek energi surya photovoltaic seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Saguling juga masuk dalam pipeline pendanaan. Pemerintah juga tengah membahas proyek dekarbonisasi dan phasing out dari PLTU Cirebon Power sebagai bagian dari transisi energi bersih.

"Di samping itu, ada beberapa proyek lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk dalam pipeline JETP, salah satunya proyek di Legok Nangka, Jawa Barat," kata Airlangga.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian serta mendorong percepatan pencairan pendanaan dengan berbagai skema pembiayaan.

"Pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis digital yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Secara berkala, koordinasi akan terus dilakukan," tutupnya.