Kredit Foto: Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menjelaskan permintaan prioritas proyek dari para mitra Just Energy Transition Partnership (JETP) kepada Indonesia. Ia menyebut tiga kelompok proyek yang dinilai penting untuk segera dipercepat. Mitra internasional meminta percepatan solar rooftop, pengembangan lanjutan energi terbarukan, serta percepatan pengadaan dan tender proyek energi bersih yang dinilai memiliki dampak cepat terhadap bauran energi nasional.
“Mereka meminta agar pertama prioritisasi daripada Solar Rooftop. Yang kedua terkait dengan rencana lanjutan daripada renewable energy yang lain,” ujar Airlangga.
Sejalan dengan permintaan tersebut, komitmen pendanaan JETP untuk Indonesia juga meningkat. Komitmen awal yang mencapai US$ 20 miliar kini bertambah menjadi US$ 21,4 miliar, mencerminkan kepercayaan negara mitra dan lembaga keuangan global terhadap arah transisi energi Indonesia.
Baca Juga: Dana JETP Masuk ke Indonesia US$ 3,1 Miliar, Ini Daftar Proyek yang Menikmatinya
Airlangga menyampaikan bahwa sebagian komitmen itu telah masuk ke Indonesia. Total dana yang dimobilisasi melalui skema JETP mencapai US$ 3,1 miliar, atau sekitar Rp 51,8 triliun, dari total komitmen yang telah diperbarui. Dana tersebut mulai bergerak ke sejumlah proyek energi bersih yang telah memenuhi kesiapan teknis.
“Dan dana yang dari US$ 20 billion (komitmen awal JETP ke RI) yang sudah dimobilisasi adalah US$ 3,1 miliar,” katanya.
Baca Juga: Revisi Perpres 112/2022 Dinilai Buka Celah Baru Pembangunan PLTU
Ia juga menjabarkan proyek-proyek yang berada dalam pipeline pendanaan JETP. Sejumlah proyek telah disiapkan sebagai bagian dari implementasi transisi energi, mulai dari pengembangan jaringan transmisi hingga pembangkit energi terbarukan.
“Beberapa project yang sudah ada adalah Green Corridor Sulawesi, program De-dieselisasi, kemudian program Geothermal di Sumatera, kemudian dengan kombinasi AZEC juga ada project Waste to Energy,” jelasnya.
JETP sendiri merupakan skema pendanaan internasional yang dirancang untuk membantu negara berkembang mempercepat peralihan dari pembangkit fosil khususnya PLTU batu bara ke energi terbarukan. Negara-negara anggota International Partner Group (IPG) seperti Jepang, Jerman, Inggris, Kanada, Italia, Prancis, Denmark, dan Uni Eropa menyediakan pendanaan, pinjaman lunak, serta dukungan teknis. Lembaga seperti GFANZ, ADB, World Bank, KfW, dan GIZ turut terlibat dalam penyediaan pembiayaan dan bantuan teknis.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Annisa Nurfitri
Advertisement