Suasana politik jelang Pilpres 2024 dinilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai memanas. Bahkan, Jokowi menyebut bahwa hubungan yang mulai panas itu terjadi antarkawan sendiri.
Merespons pernyataan tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanudin Muhtadi, menilai bahwa Presiden Jokowi memberikan pesan kepada semua pihak untuk menurunkan tensi persaingan jelang 2024.
"Namun, ketika disisipkan antarkawan sendiri, suka tidak suka, publik punya asosiasi di sini adalah partai pendukung pemerintah. Kebetulan, kalau kita lihat, dari 7 partai pendukung pemerintah, itu mengelompok ke 2 kubu. Satu adalah kubu pendukung Prabowo Subianto, kedua adalah kubu Ganjar Pranowo," jelas Burhanudin Muhtadi, dikutip dari YouTube KompasTV, Senin (21/8/2023).
Burhanudin lantas mengungkit sindiran Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, terkait program Food Estate yang menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto.
"Food Estate ini adalah serangan kepada program pemerintah terutama yang dianggap menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan. Sampai kemudian, Presiden Jokowi melakukan klarifikasi bahwa Food Estate ini tidak bisa cepat membuahkan hasil, perlu waktu," jelasnya.
"Yang menarik, isu ini dimunculkan oleh partai terbesar pendukung pemerintah (PDIP, red). Lagi-lagi tak bisa dipisahkan dari konteks persaingan antara Prabowo dan Ganjar di 2024," tandasnya.
Sebelumnya, dalam pidatonya di Rakernas DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI di Lapangan Benteng, Kota Medan, Sabtu (19/8), Presiden Jokowi menyebut bahwa situasi di tahun politik mulai memanas.
"Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Sudah mulai cenderung menghangat, agak memanas, tapi belum panas. Repotnya, yang sudah panas itu justru antarkawan sendiri, sudah mulai saling panas-memanasi," kata Jokowi, dikutip dari ANTARA.
Sementara itu, kritikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terhadap Food Estate disampaikan pada Selasa (15/8) lalu. Hasto mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami pelanggaran tindak pidana korupsi dalam program Food Estate.
Baca Juga: Bertemu Jokowi Satu Jam di Medan, OSO: Kami Guyon, Juga Bicara Serius
Hasto menyebut bahwa fungsi dan wewenang Food Estate telah disalahgunakan. Dalam hal ini, Food Estate dinilai telah merusak lingkungan dengan cara menebang pohon-pohon di lahan-lahan yang akan dibangun Food Estate.
"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Ciawi, Selasa (15/8/2023).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Puri Mei Setyaningrum
Editor: Puri Mei Setyaningrum