Butuh Investasi Besar, Sri Mulyani: Inovasi Pembiayaan Jadi Kunci Pembangunan Ramah Lingkungan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berbagai kebijakan fiskal termasuk insentif pajak pun berperan sebagai instrumen katalisator untuk mendorong daya tarik investasi hijau di bidang efisiensi energi.

"Melalui insentif fiskal dan inovasi instrumen pembiayaan, kita punya kekuatan untuk membuka jalan bagi perubahan yang berkelanjutan," ujarnya dalam seminar bertajuk Energy Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout ASEAN Countries di Hotel Mulia Jakarta pada Selasa (22/08).

Baca Juga: Masuk Kas Negara, Kemenkeu Laporkan Transaksi Lelang per Mei 2023 Tembus Rp12,73 Triliun

Pemerintah Indonesia terus mendayagunakan APBN untuk mendukung berbagai proyek terkait isu perubahan iklim. Sejumlah upaya telah dilakukan antara lain melalui Penandaan Anggaran Perubahan Iklim/Climate Budget Tagging (CBT) serta peluncuran green sukuk, green bonds, blue bonds, dan SDG bonds.

"Kita juga mengeluarkan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investasi swasta dalam proyek dan industri hijau, antara lain seperti tax holiday, tax allowance, serta berbagai fasilitas dalam PPN, pajak impor, dan pajak properti," ungkap Sri Mulyani.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa proses menuju pembangunan ramah lingkungan masih menemui sejumlah tantangan. "Hambatan finansial, yang ditandai dengan tingginya biaya di muka dan terbatasnya akses permodalan membayangi jalan menuju pembangunan gedung dan infrastruktur berkelanjutan dengan prinsip efisiensi energi," ungkapnya.

Investasi yang diperlukan untuk membuat bangunan ramah lingkungan tidaklah sedikit. Menkeu menuturkan berdasarkan data IFC, wilayah Asia Pasifik membutuhkan investasi sebesar US$17.8 triliun. Sementara, di Indonesia diperkirakan butuh US$200 miliar untuk kebutuhan investasi dalam membuat bangunan ramah lingkungan.

"Dengan kata lain, pemerintah harus me-leverage berbagai opsi pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek bangunan ramah lingkungan di Indonesia. Ini adalah tantangan yang membutuhkan solusi inovatif dan upaya kolaboratif tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara anggota ASEAN," ujarnya.

Sebagai penutup, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa langkah menuju efisiensi energi tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, industri, serta masyarakat untuk bekerja sama demi mewujudkan masa depan di mana efisiensi energi menjadi fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ASEAN.