Airlangga Beberkan Strategi Indonesia Menuju Negara Berpenghasilan Tinggi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah strategi Indonesia dalam mencapai target menyandang predikat High Income Country atau 'negara berpenghasilan tinggi' pada 2045.

"Kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang kian solid, ditandai dengan indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi yang mampu mencapai 5,17% di kuartal 2-2023, akan menjadi bekal menuju Indonesia Emas 2045 mendatang," ujarnya, dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023, Senin (28/8/2023).

Baca Juga: Menko Airlangga: ASEAN Jadi Kawasan Paling Stabil di Indo-Pasifik dalam 25 Tahun Terakhir

Airlangga mengatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada 2045 di antaranya yakni memiliki PDB Nominal sebesar US$9,8 triliun dengan GNI per kapita US$30.300, porsi penduduk middle income sebesar 80%, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28%, dan penyerapan 25,2% tenaga kerja.

"Pertumbuhan (ekonomi) per tahun 5% tidaklah cukup. Jadi, kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun, salah satu yang menjadi catatan ialah ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi, yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal," tutur Airlangga.

Oleh karena itu, dia menyampaikan, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya, serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.

"Indonesia juga mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi tersebut, yaitu sumber daya manusia yang mendekati puncak bonus demografi, yang hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu ataupun kita pasif. Kita harus aktif agar bonus demografi yang 13 tahun ini bisa kita capai," ungkapnya.

Selanjutnya, modal sumber daya alam yang sangat besar, di antaranya 125,57 juta hektare Kawasan Hutan, cadangan sumber daya energi mineral, hingga potensi energi terbarukan mencapai 3,716 GW.

Airlangga melanjutkan, Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur yang dirancang secara komprehensif melalui Program dan Proyek Strategis Nasional di seluruh wilayah Indonesia.

"Indonesia juga turut aktif berperan dalam kerja sama internasional. Tahun 2022, Indonesia berhasil menyelenggarakan G20 yang menghasilkan 226 proyek multilateral dan 140 proyek bilateral dan dilanjutkan tahun 2023 dengan Keketuaan ASEAN," sambungnya.

Baca Juga: Menko Airlangga: APBN 2024 Dirancang Fokus Rampungkan Proyek Pembangunan Nasional

Tak hanya itu, Airlangga menuturkan, saat ini Indonesia juga sedang dalam proses aksesi untuk dapat bergabung dengan OECD, sebagai salah satu ikhtiar mempercepat transformasi kita menjadi negara maju.

Lebih lanjut, berbagai implementasi konkret strategi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi, di antaranya yaitu kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS; mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE); penguatan daya beli dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan neraca komoditas; serta hilirisasi.

"Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur," pungkasnya.