Pemerintah Akan Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Penanganan Bencana Libya

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait Rencana Pengiriman Bantuan Logistik Bencana Banjir di Negara Libya pada Jumat (22/9/2023). Dalam rapat tersebut telah disepakati, pemerintah akan memberikan sejumlah bantuan logistik kepada Libya berupa barang pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan korban bencana alam.

Bantuan dititikberatkan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan (perempuan, ibu hamil dan balita).

“Bantuan logistik ini antara lain kantong mayat, kain kafan, paket sembako, makanan siap saji, susu protein, obat-obatan, pakaian dewasa, pakaian anak-anak, tenda pengungsi, tenda keluarga, dan lainnya,” jelas Menko PMK Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Baca Juga: Muhadjir Tanggapi soal Niat Risma Tangani Masalah SLB: Sudah Ada Pembagian Wewenangnya

Selain bantuan logistik, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan akan segera mengirimkan Tim Advance dan bantuan logistik tentatif yang direncanakan akan dikirim pada 27 September 2023.

Pengiriman bantuan pertama bersumber dari bantuan Pemerintah Indonesia. Namun, tetap dibuka bantuan partisipasi lembaga nonpemerintah, yang pengirimannya akan ditentukan kemudian.

“Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Libya ini memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan diplomatik yang baik sejak 1991 dan kepentingan untuk memperkuat kerja sama ekonomi,” jelas Muhadjir.

Seperti diketahui bersama, bencana banjir di Libya terjadi pada 9 September 2023 akibat Badai Daniel. Kota yang terdampak bencana banjir tersebut, di antaranya adalah Kota Darna, Benghazi, Al Bayda, Shahat, dan Al Marj.

Wilayah yang terdampak paling parah adalah Kota Darna. Bencana banjir ini mengakibatkan 884.000 orang terdampak, meninggal dunia sebanyak 6.000 orang, dan hilang lebih dari 10.000 orang.

“Sampai saat ini belum ada laporan WNI yang menjadi korban bencana. Sementara ini kita fokuskan langkah untuk penanganan darurat pascabanjir," jelas Muhadjir.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, Plt Kepala Basarnas Abdul Haris Achadi, Waaster Panglima TNI Laksma TNI Suharto, Asops Kapolri Irjen Pol Verdianto, Kepala Pusat Krisis Kemenkes dr Sumarjaya, Kepala Perwakilan KBRI Tripoli Dede Rivai, dan Perwakilan K/L lainnya yang hadir secara daring.

Baca Juga: Retno Marsudi Ajak Negara Anggota PBB Putuskan 'Lingkaran Setan' TBC dan Kemiskinan