Kritik Anies Baswedan ke Pemerintah Soal Perang Ukraina: Cuma Mengamankan Mata Rantai Pangan

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik sikap pemerintah terkait invasi Rusia ke Ukraina di mana Presiden Jokowi lakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina beberapa bulan lalu.

Hal ini Anies sampaikan di acara Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Stategis Politik Luar Negeri” pada Rabu (8/11/23) yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia.

Anies mengkritik sikap transaksional pemerintah terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia, termasuk dalam kunjungan Jokowi ke Ukraina.

“Kita mengejar kepentingan sempit dalam berhubungan internasional, bahkan ketika peristiwa invasi ke Ukraina dan kita hadir ke sana, maka kita bicara mengamankan mata rantai suplai pangan kita, nah ini kan lebih besar daripada pasokan pangan,” ungkapnya.

Baca Juga: Anies Baswedan: Sebelum Saya Jadi Gubernur, Jakarta Konsisten Absen di Forum Internasional

Menurut Anies, sudah banyak pihak yang menyebut pemerintah Indonesia saat ini minim partisipasi dalam agenda internasional dan hanya akan ikut jika menguntungkan saja alias transaksional.

Padahal menurut Anies, Indonesia punya tanggung jawab sebagai bagian dari dunia untuk aktif terlibat dalam agenda-agenda bersama.

“Berbagai pihak menilai selama ini politik luar negeri kita bersifat transaksional, artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia,” jelas Anies.

Anies menegaskan sikap transaksional dalam kebijakan politik luar negeri akan jadi masalah ke depannya.

Sebagai negara besar yang juga punya potensi besar, Anies mendorong Indonesia aktif berpartisipasi dalam agenda dunia sebagai tanggung jawab bersama warga dunia, bukan sekadar mencari keuntungan semata.

“Pertemuan pemimpin global tahunan, kita di mana? Kita harus kembali hadir di sana dan harus membawa pesan ‘kami warga dunia penduduk No. 4 terbesar dan salah satu negara demokrasi terbesar punya agenda ini-itu untuk dunia yang harus jadi perhatian’. Kami melihat ini jadi masalah kalau transaksional seperti itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Yose Rizal Damuri mengungkapkan pihaknya merasa perlu mengangkat isu kebijakan luar negeri ke masyarakat mengingat momen Pilpres sebentar lagi akan berlangsung.

Baca Juga: Anies Baswedan Mau Bawa Anak-anak Palestina ke Indonesia: Apa Susahnya Bawa Mereka ke Sini?

“Kami merasa perlu mengangkat arah kebijakan isu internasional ke masyarakat terutama mengingat tahun depan akan terjadi peralihan kepemimpinan yang mungkin akan menentukan arah selanjutnya dari kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar Yose dalam sambutannya di hari sebelumnya, Selasa (7/11/23) saat Ganjar Pranowo menjadi pembicara.

“Acara ini saya pikir jadi acara pertama yang membahas isu kebijakan luar negeri,mudah-mudahan ini bisa berkontribusi kepada pemahaman lebih baik di mana masyarakat mendapat informasi yang fokus dan mendalam mengenai kebijakan luar negeri ke depannya,” tambahnya.