Ketimpangan Jadi Masalah Serius di Indonesia, Anies Baswedan Kasih Peringatan: Kalau Tidak Diselesaikan Maka...

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengingatkan ketimpangan di Indonesia jadi masalah serius yang harus diselesaikan.

Hal ini Anies sampaikan di acara Kick off Kampanye Nasional PKS bertempat di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/23).

“Bila ini (ketimpangan) tidak diselesaikan maka pertumbuhan ekonomi, penyediaan tenaga kerja, kualitas SDM yang timpang maka bicara persatuan Indonesia menjaganya akan sangat sulit sekali,” jelas Anies dilihat live di kanal Youtube PKS TV, Minggu (26/11/23).

Bukannya tanpa alasan, Anies menilai ketimpangan Indonesia benar adanya. Sebagai contoh ia menyinggung indeks pembangunan manusia (IPM) antara Jawa-Sumatera dengan daerah lainnya yang menurutnya tak merata. Menurut Anies, angka IPM Jawa-Sumatera di 2013 baru bisa dicapai wilayah atau daerah lain di tahun 2022-2023 yang artinya membutuhkan waktu 10 tahun atau satu dekade.

Baca Juga: Anies Baswedan: Indonesia saat Ini Penuh dengan Ketidakadilan

Anies menekankan persatuan bangsa bisa terwujud dengan adanya rasa keadilan yang dirasakan oleh rakyat. Sulit menurut Anies mewujudkan persatuan apabila ketimpangan masih besar dirasakan oleh rakyat.

Anies menilai selama ini masalah ketimpangan dan tidak meratanya pertumbuhan tak pernah diseriusi oleh pemerintah pusat.

“Karena menjaga persatuan itu ditopang dengan rasa keadilan dan kesetaraan, sulit membangun persatuan dalam ketimpangan,” ungkapnya.

“Ini ilustrasi betapa selama ini masalah ketimpangan tidak jadi agenda serius, soal pemerataan tidak jadi agenda serius. Ke depan kita akan lakukan perubahan,” tambahnya.

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 IPM sejumlah wilayah Jawa-Sumatera menunjukkan angka kisaran angka 60-70an. Sebagai contoh Sumatera Utara 68,36; Sumatera Barat 68,91; DKI Jakarta 78,08; Jawa Barat 68,25; Jawa Timur 67,55.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Sedangkan sejumlah wilayah lain pada 2023 menunjukkan angka yang hampir sama dengan Jawa-Sumatera di 2023. Sebagai contoh, NTT 66,68; Kalimantan Barat 69,41; Sulawesi Barat 67,55; Papua Barat 66,66; Papua 62,25.

Anies menekankan bukan persoalan selisih angka 1-5 yang perlu dipersoalkan tetapi butuh 10 tahun untuk daerah Non Jawa-Sumatera menyamai angka daerah lain pada 10 tahun sebelumnya.