Prabowo Dicecar Soal Pelanggaran HAM Berat, Fadli Zon Pasang Badan Ungkit Jejak Masa Lalu Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat suara soal debat capres pertama yang dijalani oleh sang Ketua Umumnya, Prabowo Subianto.

Fadli mengulik banyak hal salah satunya poin di mana Ganjar Pranowo mengulik soal pelanggaran HAM berat yang mengarah pada Prabowo semasa aktif di militer.

Mengenai hal tersebut, Fadli menegaskan persoalan HAM yang disoalkan Ganjar pada dasarnya menyasar pada Ganjar dan wakilnya Mahfud MD yang merupakan Menkopolhukam.

Menurut Fahri harusnya jika memang Prabowo memiliki persoalan HAM masa lalu, maka jejak Ganjar mendukung Megawati-Prabowo di 2009 jadi soal, pun dengan Mahfud yang merupakan Menkopolhukam.

“Jika ia (Prabowo) memang dituduh punya persoalan HAM, maka calon wakilnya Ganjar Pranowo, Prof. Dr. Mahfud MD, yang kebetulan menjabat sebagai Menko Polhukam, seharusnya telah membereskan persoalan tersebut,” ujar Fadli sebagaimana dalam tulisannya di akun Twitter X pribadinya, dikutip Senin (18/12/23).

Baca Juga: Gibran bin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo Subianto, Fadli Zon: Campur Tangan Tuhan

“Untungnya Prabowo tak bilang bahwa Ganjar Pranowo pun ikut menjadi Tim Pemenangannya tahun 2009 ketika Mega-Prabowo. Saya menjadi saksi dan penulis “Perjanjian Batu Tulis” tahun 2009 ketika Megawati hanya mau maju kalau calon wapresnya adalah Prabowo Subianto. Ganjar ketika itu menjadi bagian dari “Tim Sukses”. Sy menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Mega-Prabowo dan Hasto Kristiyanto menjadi wakil sekretaris saya,” tambahnya.

Belum lagi fakta Mahfud MD yang merupakan Ketua Tim pemenangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2024.

Semua itu menurut Fadli menunjukkan Prabowo tak bermasalah layaknya yang dituduhkan karena baik Ganjar dan Mahfud pernah bekerja dengan Prabowo.

Baca Juga: Gagasan Penegakkan Hukum Anies Baswedan di Debat Pertama Nggak Main-main, Begini Penjelasan Peneliti, Simak!

“Kalau Prabowo punya masalah, tak mungkin juga Mahfud MD mau menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Saya yang waktu itu meminta dan mengusulkan Mahfud MD sebagai Ketua Tim. Dan saya ditunjuk sebagai Sekretaris Tim yang sehari-hari bekerja sama dengan Mahfud MD berjuang memenangkan Prabowo-Hatta,” jelasnya.

Tanya Ganjar ke Prabowo Soal Pelanggaran HAM Berat

Adu pernyataan terjadi antara Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo dengan Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.

Hal itu terjadi dalam debat Capres pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (13/12/23) malam di Jakarta.

Ganjar yang mendapat kesempatan bertanya ke Prabowo menyinggung soal permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menurut Ganjar ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diumumkan ke publik mulai dari Peristiwa 65, petrus, penghilangan paksa, sampai Wamena.

Lanjut Ganjar, pada tahun 2009 lalu DPR mengeluarkan 4 rekomendasi pada presiden. Rekomendasi tersebut, satu bentuk pengadilan HAM ad hoc, kedua menemukan 13 korban penghilangan paksa, ketiga memberikan kompensasi dan pemulihan dan yang keempat meratifikasi konvensi anti-penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan.

Baca Juga: Capres Janji Tegakkan HAM, Amnesty Minta Jangan Buat Rakyat Kecewa: Harus Buat Kebijakan Nyata

"Kalau Bapak di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa ziarah?" tanya Ganjar.

Merespons hal tersebut Prabowo menyinggung soal MENKOPOLHUKAM saat ini Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres Ganjar. Menurut Prabowo harusnya masalah ini kewenangan Mahfud. Prabowo pun merasa heran soal HAM ini selalu diarahkan kepadanya saat survei elektabilitasnya tinggi.

"Saya merasa saya yang sangat keras membela HAM. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya dan membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar ya," imbuh Prabowo.

Mendengar jawaban Prabowo, Ganjar merasa sang Menteri Pertahanan tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang ia tanyakan. Padahal menurut Ganjar hal ini harus ada ketegasan agar pilpres-pilpres berikutnya tak ada lagi hal seperti ini yang ditanyakan.

Baca Juga: Pendekatan Militer Prabowo Atasi Konflik Papua Dinilai Bermasalah: 'Justru Buat Kekerasan Tidak Berhenti'

"Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya," kata Ganjar.

Menanggapi kembali Ganjar, Prabowo menuding apa yang ditanyakan Ganjar sangat tendensius kepadanya. Ia mempertanyakan mengapa hilangnya orang di masa lalu ditanyakan kepadanya.

"Lho, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM ya kita adakan pengadilan HAM, nggak ada masalah," kata Prabowo.