Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Soal Kemenhan Terindikasi Dukung Prabowo-Gibran, Anies: Kena Sanksi Gak Nih?

        Soal Kemenhan Terindikasi Dukung Prabowo-Gibran, Anies: Kena Sanksi Gak Nih? Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Bogor -

        Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara ihwal akun resmi media sosial X Kementerian Pertahanan yang menggunakan tegar Prabowo-Gibran2024 yang diunggah beberapa waktu lalu.

        Anies menegaskan, pemerintah mesti menjaga netralitasnya jelang Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, pemerintah mesti memberikan sanksi seandainya aparatur sipil negara (ASN) tidak menaati arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga netralitasnya. 

        Baca Juga: Menyapa Warga Bogor, Anies Baswedan: Semangat Perubahan Akan Menular

        "Kalau ada yang tidak netral, diberi sanksi. Kalau tidak diberi sanksi artinya dibolehkan, sesederhana itu. Kalau melanggar kasih sanksi, kalau tidak dikasih sanksi artinya apa? Boleh," kata Anies kepada Warta di Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1/2024).

        Anies mengaku akan menunggu sanksi tegas terhadap ASN yang melanggar terbukti melanggar netralitas. Umumnya, sanksi itu mesti ditunjukkan kepada masyarakat sebagai salah satu komitmen negara menjaga netralitasnya jelang pemilu.

        "Kita tunggu, kena sanksi enggak nih? Umumkan sanksinya tunjukkan kepada rakyat bahwa ada netralitas," jelasnya. 

        Di sisi lain, Anies juga menyoroti sikap dukungan Menteri BUMN, Erick Thohir, kepada pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

        Menurutnya, seprang menteri mesti menunjukkan sikap yang netral. Pasalnya, kata Anies, ASN juga wajibkan untuk menjaga netralitasnya. 

        "Hey, kita sudah tahu nih, ini forboden (jalan buntu). Tidak boleh masuk kalau ada tanda forboden. Terus kalau ada yang masuk diapain? Kita sanksi, sanksinya apa? Tilang. Betul kan," ungkapnya. 

        Seandainya praktik itu tetap dijalankan, Anies menilai akan terjadi kekacauan di tubuh pemerintahan. Pasalnya, semakin banyak kesalahan yang diwajarkan, semakin banyak pelanggaran yang sengaja dilakukan. 

        Baca Juga: Bukan Food Estate, Anies-Muhaimin Pastikan Bakal Berdayakan Petani Lewat Contract Farming

        "Kenapa kacau? Ya semua orang melanggar forboden. Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi," tandasnya. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Andi Hidayat
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: