Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan saat ini ada kecenderungan takutnya masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau kritikan.
Hal ini Refly ungkapkan dalam salah satu diskusi bertajuk “Dirty Vote: Antisipasi dan Cegah Kecurangan Pemilu” yang juga diisi oleh Tom Lembong serta wartawan senior Hersubeno Arief, Senin (12/2/24).
“Sekarang hari ini misalnya selalu ada kekhawatiran kalau kita menyampaikan pendapat,” ungkap Refly dilihat live di kanal Youtube pribadinya.
Refly menilai tujuan didirikannya negara ini adalah untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan warga negara.
Demokrasi menurut Refly merupakan di antara jalan yang digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan terbuka dengan kritik ataupun masukan.
Sayangnya menurutnya akhir-akhir ini terjadi rasa was-was untuk publik mengutarakan pendapat dan kritikan.
“Padahal tujuan negara adalah untuk mencerdaskan segenap bangsa. Orang bisa cerdas kalau ada demokrasi, ada kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Tetapi mood hari ini kita tahu setiap menyampaikan sesuatu selalu ada was-was, jangan-jangan kita bisa diadukan dengan UU ITE, jangan-jangan di antara kita pernah jadi korban paling tidak dilaporkan,” jelasnya.
Soal film “Dirty Vote” yang belakangan ini ramai dibicarakan karena menguak berbagai indikasi kecurangan dalam pemilu/pilpres 2024 termasuk menyoroti tajam segala tindakan Presiden Jokowi di pemilu 2024, Refly menilai film tersebut adalah salah satu ekspresi kebebasan warga negara yang cinta pada Indonesia dengan membuat karya kritis mengenai berjalannya proses demokrasi yang ada.
“Sekarang kita uji lagi dengan dirty vote, kalau kita lihat dari prespektif demokrasi, film itu adalah bagian dari ekspresi anak bangsa untuk mengungkapkan apa yang terjadi sesungguhnya karena dia cinta dengan tanah airnya,” jelasnya.
“Dan yang ngomong bukan semabrangan, yang ngomong itu tiga pakar hukum tata neagra yang saya kenal baik integritas mereka dan mereka telah lama berkecimpung di society,” tambah Refly yang juga merupakan bagian dari Dewan Pakar Timnas AMIN.
Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengungkapkan yang disampaikan dalam film Dirty Vote tak tepat karena Jokowi menurutnya didukung oleh rakyat. Ia pun menegaskan Jokowi merupakan sosok yang memegang teguh penegakkan demokrasi di Indonesia.
"Rakyat pasti sangat paham, tokoh yang paling sering disebut dalam film itu, yakni Pak Presiden Jokowi sangat berkomitmen dalam menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu, pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapatkan dukungan sebagai besar rakyat dengan program yang rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat," ungkap Habiburokhman dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (11/2/24).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: