Indonesia Perlu Terlibat Deeskalasi Konflik Timur Tengah

Ketua Komisi I Dewan Perawkilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid meminta pemerintah untuk ikut serta bahkan aktif dalam diplomasi menyuarakan perdamaian dan deeskalasi konflik yang terjadi dalam kawasan dari Timur Tengah.

"Saya meminta pemerintah untuk terlibat aktif diplomasi dalam deeskalasi konflik di Timur Tengah karena menjurus pada terjadinya Perang Dunia III yang akan merugikan seluruh umat manusia," kata Meutya, dilansir Sabut (20/4).

Baca Juga: PAI Ingin Memutakhiran Kompetensi dan  Profesionalisme, Agar Aktuaris Indonesia dapat Lebih Berkiprah

Belum lama ini, kantor berita Iran, IRNA, melaporkan bahwa sistem pertahanan udara Iran diaktifkan di beberapa provinsi di negara itu. Televisi resmi pemerintah Iran pun mengkonfirmasi adanya "ledakan besar" di Provinsi Isfahan tengah tetapi mencatat tidak ada fasilitas nuklir yang terkena dampak atau menjadi sasaran.

Adapun pada Pada Sabtu (13/4) malam, Iran menembakkan lebih dari 300 pesawat nirawak dan rudal ke arah Israel, sebagai balasan atas serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada 1 April 2024.

Terkait hal tersebut, Meutya meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk memitigasi keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Palestina, Iran, dan wilayah Timur Tengah lainnya yang berkonflik.

"Saya meminta Kemlu juga untuk memitigasi keselamatan WNI di semua wilayah yang tengah berkonflik dan sekitarnya, di Palestina, Iran, dan lain-lain," katanya.

Dia juga meminta pemerintah turun tangan untuk mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi agar semua pihak menghentikan serangan, termasuk serangan yang dilancarkan Israel ke Gaza.

Terakhir, Meutya pun mengingatkan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB sangat bertanggung jawab dalam melibatkan semua pihak untuk mencegah eskalasi konflik Timur Tengah lebih lanjut. 

Baca Juga: Sepakat dengan Jokowi, Begini Cara Indodax Tangkis TPPU di Industri Kripto

"Sejauh ini DK PBB telah gagal mengemban mandat menghentikan perang Israel-Hamas di Gaza serta perang Rusia-Ukraina. DK PBB perlu bekerja lebih keras meredam gejolak baru yang akan timbul," tutur dia.