Belanja APBN Mampu Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi Sumut

Aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat Sumatera Utara tetap terjaga hingga Maret 2024. Bahkan belanja APBN mampu pertahankan pertumbuhan ekonomi Sumut.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Sumut, Syaiful mengatakan ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Sedangkan bila dibandingkan terhadap triwulan III 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen (q-to-q).  

Baca Juga: APBN Terancam Dampak Eskalasi Timur Tengah, Ekonomi Indonesia Perlu Lebih Sustain!

“Untuk realisasi pendapatan sebesar Rp8,17 triliun atau 18,20 persen dari target sebesar Rp44,91 triliun. Bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu maka capaian tersebut terkontraksi sebesar 12,02 persen.  Realisasi pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp6,97 triliun atau 17,82 persen dari target, terkontraksi 11,38 persen, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp445,58 milyar atau 11,43 persen dari target, terkontraksi sebesar 42,73 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp758,12 milyar atau 39,66 persen, tumbuh 17,09 persen (yoy). Sedangkan Realisasi belanja APBN sebesar Rp14,58 triliun atau 21,43 persen dari pagu sebesar Rp68,02 triliun tumbuh 29,34 persen (yoy),” katanya, Senin (29/4/2024).

Dikatakannya, berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini tumbuh 50,25% (yoy) dipicu pertumbuhan Belanja Pegawai 43,88 persen  (yoy), Belanja Barang  102,10 persen (yoy) dan Belanja Sosial 39,53% (yoy) Selaras dengan itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKDD) juga mampu tumbuh 19,69% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp9,23 triliun atau 20,89% dari total anggaran TKDD.

“Adapun realisasi  pemberian THR 2024 realisasi sampai dengan 22 April 2024 sampai pukul 16.00 WIB, dari sumber dana APBN sebesar 541,01 M terdiri dari 762 satuan kerja atau 92.074 pegawai. Sedangkan dari sumber dana APBD sebesar 1,01 M terdiri dari 34 pemda atau 182.746 pegawai,” ujarnya.

Kinerja penerimaan pajak di Sumatera Utara yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II pada hingga Maret 2024 Rp6,97 triliun atau 17,82 persen dari target. Kontributor terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan realisasi 1,47 T (21%); PPh Pasal 21 sebesar 1,43 T (20,54%); PPh Badan sebesar 1,32 T (19%). 

“Kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumatera Utara, dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara. Penerimaan Bea Masuk hingga bulan Maret 2024 mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan 5,88% (yoy) didorong oleh impor beras, gas petroleum dan gula, sedangkan penerimaan Bea Keluar juga mengalami kontraksi sebesar 96,22% (yoy)” ujarnya.

Kinerja penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Maret 2024 terealisasi sebesar Rp 758,12 M (39,66% dari target) tumbuh sebesar 17,09% (yoy). PNBP lainnya sebesar Rp 403,42 M (56,28% dari target). 

“Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Maret 2024 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 27.071 debitur dengan total penyaluran Rp144,96 miliar. Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut telah disalurkan kepada 46.973 debitur dengan total penyaluran Rp2,80 triliun,” ujarnya.

Baca Juga: APBN Bisa Sempoyongan, Anjloknya Lifting Minyak Saat Memanasnya Timur Tengah

Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu Satu) Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut. Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi.