- Home
- /
- EkBis
- /
- Transportasi
Pengadaan 6.600 Bus Listrik di 11 Kota Butuh Dana Rp40 Triliun, Dari Mana Uangnya?
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia memproyeksikan 6.600 unit bus listrik beroperasi di 11 kota prioritas pada tahun 2030. 6.600 bus listrik dipercaya mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 25% sampai dengan 2030, setara dengan 1 juta ton CO2eq.
Berdasarkan studi ITDP, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kota prioritas membutuhkan biaya investasi lebih dari Rp40 triliun hingga 2030. Lantas, bagaimana skema pendanaan eletrifikasi transportasi publik ini?
Baca Juga: Ditempel Ketat Produsen China, Tesla Ternyata Masih Jadi Jawara Mobil LIstrik
Adopsi Skema Pengadaan TransJakarta
Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang mengakui, skema pendanaan menjadi tantangan utama bagi sistem transportasi publik. Berdasarkan implementasi elektrifikasi TransJakarta, kata dia, banyak skema yang bisa diadopsi untuk mendorong pendanaan transportasi publik.
Kendati begitu, Gonggom mengaku skema pendanaan tersebut tidak mencakup skala nasional. Apalagi, beragamnya pendanaan transportasi publik di tiap-tiap kota. Karenanya, studi yang dilakukan ITDP tidak sebatas usul eletrifikasi transportasi publik.
"Jadi ada beberapa skema yang sudah kami identifikasi, untuk Jakarta yang ini contoh, nanti akan kami adopsi lagi untuk kota-kota lain," Gonggomtua kepada wartawan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Sebagaimana yang dilakukan di Jakarta, tutur Gonggom, terdapat beberpa skema pendanaan eletrifikasi transportasi publik, dari keterlibatan dana pihak ketiga hingga dana hibah investor.
Baca Juga: Studi ITDP: 6.600 bus listrik di 11 kota Mampu Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca Hingga 25%
Bahkan dalam studinya, Gonggom menyebut pendanaan eletrifikasi transportasi publik bisa melalui skema mutual funds atau reksadana dengan penempatan terbatas. Skema itu, kata dia, memberikan akses Special Purpose Vehicle (SPV) dalam bentuk leasing company.
"Jadi operator tidak perlu mengeluarkan dana yang sangat besar di awal, karena kan dari hasil studi kami, tantangan terbesar ini adalah dana di awal capital investment-nya," jelas Gonggom.
Meski begitu, Gonggom mengaku pihaknya masih terus mengkaji skema pendanaan yang ideal untuk tingkat nasional. Di sisi lain, proses elektrifikasi transportasi publik juga mesti terlebih dahulu membentuk payung hukumnya dan capacity building.
Baca Juga: PLN Jamin Pasokan Listrik KTT WWF 2024
Skema lain, kata Gonggom, eletrifikasi bisa dilakukan dengan prinsip bundling procurement dengan menyeragamkan kebutuhan bus listrik di seluruh kota, kemudian pemerintah pusat melakukan negosiasi dengan industri manufaktur sebagaimana yang dilakukan India.
"Karena kalau kita beli banyak, akan bisa dinegokan harganya, itu juga bisa salah satu skemanya. Itu yang akan kami lakukan di (studi) tahun keduanya nanti," pungkasnya.
Pendanaan Elektrifikasi Transportasi Publik Bisa Lewat Bank Dunia
Chief Executive Officer ITDP, Heather Thompson menuturkan, banyak skema pendanaan untuk melakukan eletrifikasi sebagaiyang telah dilakukan lebih dulu oleh India, Brazil, bahkan Afrika. Heather menilai adanya peluang pendanaan yang disalurkan oleh Word Bank maupun Asia Development Bank untuk mendukung adanya pengadaan bus listrik.
"Tidak lupa juga menyebutkan adanya potensi untuk Word Bank, atau mungkin Asia Development Bank, WB dan ADB ini, atau Bank Pembangunan Dunia ini, juga bisa membantu untuk mendukung adanya pengadaan bus listrik ini," kata Heather kepada wartawan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (21/5/2024).
Meski tak menampik besarnya ongkos pengadaan bus listrik, kata Heather, pemerintah perlu mempertimbangkan penghematan biaya operasional paska pengoprasian transportasi tersebut.
Baca Juga: Pj Gubernur Kaltim Kunjungi Korban Banjir Mahulu. Fokus Siapkan Pangan dan Listrik
"Syukurnya secara global, pembelian atau keberadaan bus listrik ini juga lebih banyak, sehingga harapannya keberadaan bus ini jadi lebih murah dan dapat digunakan atau dibeli oleh banyak kota lain di Indonesia," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Aldi Ginastiar