Wasekjen MUI Sebut Boikot Produk Terafiliasi Israel Termasuk Bentuk Jihad

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Ikhsan Abdullah, menyatakan boikot produk-produk terafiliasi Israel adalah jihad untuk membantu Palestina dan sekaligus mengangkat produk buatan dalam negeri.

Ia juga menilai gerakan boikot juga bisa dipandang sebagai balas budi bangsa Indonesia terhadap Palestina yang termasuk paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945.

"Boikot adalah jihad kita untuk meningkatkan produk nasional ke permukaan,” kata Ikhsan saat jadi pembicara dalam Webinar bertema “Gerakan Boikot Global, Strategi Melawan Penjajah Zionis Israel”, yang diselenggarakan Aqsa Working Group (AWG), Senin (27/5).

Menurutnya, dengan adanya gerakan boikot yang meluas, menjadikan masyarakat beralih ke produk-produk lokal.

“Dari beberapa kota besar yang kami survei, masyarakat telah beralih dari produk-produk multinasional pro Israel, berupa produk makanan, minuman dan kosmetika, ke produk nasional. Ternyata produk nasional sudah siap,” katanya menambahkan.

Dalam Webinar ini, AWG menghadirkan lima pembicara dalam dan luar negeri yaitu, Pembina AWG Agus Sudarmadji, Ketua BDS Indonesia Muhammad Syauqi Hafiz, serta Aktivis Gerakan Boikot Global dari Yaman dan Yordania: Hani Yahya dan Sharine Nafie.

Ikhsa menilai boikot adalah tindakan balas budi Indonesia untuk melawan Israel dan perusahaan multinasional yang menyokong invasi Israel ke Palestina.

"Ini satu-satunya yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak bisa mengirim tentara atau mengirim senjata, tentu yang bisa kita lakukan adalah dengan boikot,” katanya.

Ada tiga hal penting yang menurutnya harus dilakukan untuk terus menggelorakan boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel.

Pertama, boikot adalah perintah ulama, tepatnya perintah MUI kepada semua umat Islam sejalan lewat Fatwa  MUI No 83 tahun 2023, tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina dan menghindari semua produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel.

Kedua, panduan daftar boikot nasional. Meski MUI tidak berwenang mempublikasikan daftar boikot ini, tetapi pihak-pihak lain yang terkait bisa membuat daftar boikot sebagai panduan umat Islam untuk tak membeli produk terafiliasi Israel.

Ia mencontohkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) yang sudah mengeluarkan daftar boikot produk terafiliasi Israel. “Dengan demikian, umat tidak menjadi ragu mana yang harus diboikot dan mana yang tidak harus diboikot,” katanya.

Ketiga, respons terhadap adanya upaya serangan balik dari produk terafiliasi Israel. Respons tepat harus dilakukan, sebab para pengusaha produk multinasional ini mulai aktif mendekat ke ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan juga MUI, dengan mengklaim bahwa produk mereka tidak terafiliasi Israel.

“Mereka sulit untuk mengatakan tidak terafiliasi,” kata KH Ikhsan  Abdullah. “Sebab nyatanya, dan kita bisa pelajari sendiri, mereka menyediakan berbagai kebutuhan tentara zionis untuk menginvasi dan melakukan genosida terhadap bangsa Palestina.”

Salah satu respons tegas telah ditunjukkan oleh Baznas yang menyatakan tidak akan lagi menerima donasi dari produk-produk terafiliasi Israel.

Tak lupa, ia juga menyinggung pencatutan nama Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama (NU) di Australia dan New Zealand, Prof. Dr. Nadirsyah Hosen.

Namanya dicatut, padahal sama sekali tidak diwawancarai dalam pemberitaan konten berbayar dari Danone Indonesia, yang memberi kesan bahwa dia tidak mendukung boikot atas produk Israel dan semua yang terafiliasi. 

“Padahal, ketika kami menanyakan kepada beliau, beliau mengatakan tidak pernah menyatakan itu,” katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Gerakan Masyarakat Indonesia untuk Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) Israel di Indonesia, Muhammad Syauki Hafiz, menyatakan bahwa boikot yang dilakukan harus ditujukan untuk menyakiti Israel.

“Kunci keberhasilan boikot adalah kalau kita bisa membuat takut Israel. Aksi-aksi di AS ditakuti Israel karena salah satu tuntutan utama (mahasiswa) adalah divestasi. Di sana minimal musuhnya dua, pemerintah AS yang pro genosida dan kampus yang investasi dengan Israel dalam bentuk kerja sama riset militer,” kata Muhammad Syauki.