Elite Demokrat Ungkap Mahalnya Biaya Politik Indonesia, Setengah Triliun untuk Maju Pilgub Jakarta

Wakil Sekretaris Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengungkapkan bagaimana mahalnya biaya politik di Indonesia. Ia menegaskan, biaya politik yang tinggi ini merupakan tantangan besar dalam demokrasi nasional.

Jansen memberikan contoh dalam ajang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia mengatakan, mendapatkan kemenangan untuk meraih dua kursi dalam lembaga negara tersebut tak hanya rumit namun juga diwarnai politik uang.

Baca Juga: Demokrat Cium Upaya 'Sabotase' Duet Khofifah dan Emil Dardak

"Biaya politik untuk melahirkan satu kursi DPR atau DPRD di Indonesia memang sangat mahal, terutama untuk DKI Jakarta yang membutuhkan minimal 22 kursi. Di tengah normalisasi dan masifnya politik uang yang harus diberikan secara tunai oleh calon legislatif kepada rakyat pada hari pemilihan kemarin," ungkap Jansen dalam media sosial X, Kamis (13/06/2024).

Jansen memaparkan, Rp10 miliar - Rp20 miliar setidaknya diperlukan untuk mendapatkan satu kursi di DPRD DKI Jakarta. Ini baru tingkat provinsi dan belumlah nasional.

"Jika harga atau biaya politik untuk mendapatkan satu kursi di DPRD DKI mencapai Rp10 miliar, maka total biaya untuk memperoleh 22 kursi adalah Rp220 miliar. Kalau Rp20 miliar yang dihabiskan untuk 1 kursi DPRD DKI, maka 440 milyar. Hampir setengah triliun rupiah yang dihabiskan untuk mendapatkan 22 kursi agar bisa maju Pilgub," jelas Jansen.

Jansen menyoroti bagaimana biaya yang sangat besar ini membuktikan betapa mahalnya politik di Indonesia.

"Padahal itu baru harga untuk sekelas kursi DPRD Provinsi saja. Dari mana semua uang itu berasal? Atau bagaimana cara mengembalikan uang tersebut? Mari kita tanyakan pada rumput bergoyang dan rakyat yang menerima money politics," tuturnya.

Ia menekankan perlunya perbaikan dalam sistem dan keadaan politik nasional. Hal ini untuk menunjang sehatnya demokrasi di Indonesia.

"Kedepan, sistem dan keadaan ini memang harus kita perbaiki. Sudah terlalu berlebihan dan tidak masuk akal mahalnya biaya politik kita ini," tambah Jansen.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Mulai Jalin Komunikasi dengan Demokrat Jabar

Pernyataan Jansen ini mencerminkan keprihatinan yang luas tentang korupsi dan politik uang dalam proses pemilihan, serta tantangan besar yang dihadapi oleh para calon yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa sumber daya finansial yang besar.