Soal All Eyes on Papua, DPR: Masalah Miskomunikasi

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Budhy Setiawan buka suara terkait dengan Kampanye All Eyes On Papua. Ia menyatakan hal tersebut tengah ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ia mengakui bahwa terdapat miskomunikasi dengan masyarakat adat dan berharap bahwa pemanfaatan hutan ini akan mempertimbangkan keseimbangan dengan zona perlindungan di sekitar hutan.

Baca Juga: DPR Mendorong Adanya Peningkatan Kajian Ilmiah Internasional tentang Papua

“Ini akan ditindak lanjuti, kita sudah memberikan persoalan tersebut kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya dicarikan jalan keluar bagi adanya penolakan tersebut,” ujar Budhy, dilansir Jumat (14/06/2024).

Budhy menjelaskan bahwa masalah ini terjadi karena miskomunikasi dalam proses persetujuan alih fungsi lahan. Ia menginformasikan bahwa persetujuan seharusnya melibatkan masyarakat adat yang diwakili oleh tetua adat, namun yang terjadi adalah perwakilan dari karyawan yang berasal dari suku masyarakat adat tersebut.

“Jadi masyarakat adat yang hadir di situ adalah sebenarnya karyawan yang kemudian berasal dari suku tersebut yang diakui sebagai masyarakat adat. Seharusnya kan masyarakat adat yang hadir adalah mewakili tetua-tetua adat tersebut. Nah ini persoalan miskomunikasi ini sedang dijembatani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelas Budhy.

Budhy berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan persoalan ini, baik yang berkaitan dengan miskomunikasi dengan masyarakat adat maupun dengan keseimbangan antara zona pemanfaatan dan zona produksi. Menurutnya, jika rencana alih fungsi lahan tetap berjalan, harus ada keseimbangan terhadap zona perlindungan hutan di sekitar.

“Kita sampaikan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ketika memang itu diberikan pemanfaatan terhadap penanaman kelapa sawit kita ingin ada keseimbangan terhadap zona perlindungan di hutan-hutan sekitar. Jangan sampai kemudian luas pemanfaatan yang diberikan kemudian terus melebar sampai membabat banyak hutan di sana,” pungkas Budhy.

Baca Juga: DPR Setujui Usulan Anggaran Kajagung Rp26,54 Triliun

Kampanye "All Eyes On Papua" telah menyoroti berbagai isu lingkungan dan sosial di Papua, mendorong pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk lebih serius menangani masalah-masalah yang ada. Keterlibatan aktif masyarakat adat dan menjaga keseimbangan ekosistem menjadi fokus utama dalam mencari solusi yang berkelanjutan.