Kredit Foto: Pemprov Kaltim
Dampak sosial kemasyarakatan yang masih terjadi akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. Ia meyakini, setiap masalah akan selalu ada solusi, bila semua mau berkomunikasi dengan baik.
Satu hal yang pasti kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, bahwa pemerintah akan berusaha keras untuk menyejahterakan rakyatnya, termasuk pula warga sekitar IKN.
"Saya sebagai Pj Gubernur Kaltim dan Dirjen Otonomi Daerah wajib membantu dan memastikan bahwa masyarakat saya terlindungi serta terpenuhi hak-haknya," tegas Akmal Malik saat menghadiri Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka Percepatan Perolehan Tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Rapat VIP Abipraya Sepaku, Kamis (27/6/2024).
Akmal menguraikan bahwa kehadiran IKN di Kaltim adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Selama ini Indonesia identik dengan Jawa sentris, karena pembangunan dan ekonomi terpusat di sana," kata Akmal.
Kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris.
Sebab, pemerintah meyakini IKN di Kaltim akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sentra-sentra baru di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia.
"Saya orang Padang, Pak Danrem orang Medan juga Pj Bupati. Kami semua mendukung IKN, masa orang Desa Pemaluan tidak mendukung IKN," canda Akmal.
Ia pun mengisahkan kala dirinya masih menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat. Ia memberangkatkan ratusan perahu sandek menuju Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Itu semangat kami mendukung IKN. Tanpa biaya pemerintah, tidak memakai dana APBD," tegasnya.
Baca Juga: Nyebrang ke IKN, Gojek dan GoPay Dorong Digitalisasi Ekosistem
Tokoh Masyarakat Desa Pemaluan, Sahdin mengungkapkan Desa Pemaluan adalah desa tua yang sudah lama terbentuk sejak Kesultanan Paser (sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk).
"Kami hidup berladang (bercocok tanam) di kawasan Desa Pemaluan sejak nenek moyang kami, hingga banyak masuk perusahaan sampai IKN ini," sebut Sahdin.
Meski kebiasaan warga setempat melakukan ladang berpindah, mereka tak setuju disebut sebagai perambah hutan. Sebab mereka hanya melakukan ladang berpindah di sekitar kawasan Desa Pemaluan.
"Jadi kampung kami ini kampung tua yang ada sebelum zaman kemerdekaan," bebernya.
Menyimak respons masyarakat, Pj Gubernur Akmal Malik meminta seluruh pihak terkait program PDSK untuk segera melakukan pertemuan lebih lanjut di lapangan.
"Saya mau bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan. Saya akan datang nanti ke lokasi warga Desa Pemaluan untuk bersilaturahmi," pinta Akmal.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri