KPBU Sukses dalam Proyek SPAM Semarang Barat: Solusi Kreatif Infrastruktur Tanpa APBN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menunjukkan keberhasilan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Semarang Barat, Kamis (18/7/2024).

Alhasil, hal tersebut sekaligus menjadi bukti suksesnya pembangunan infrastruktur di Indonesia yang mampu didukung tanpa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Jokowi Harus Bantu, Kebijakan APBN Prabowo Bisa Bahayakan Ekonomi Makro Indonesia

“Jadi inilah solusinya dan hari ini kita sudah punya bukti-bukti yang bisa kita gunakan untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur ke depan, melalui pembiayaan kreatif KPBU dan yang lainnya,” ungkap Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso di Semarang, Kamis (18/7/2024).

Dalam skema KPBU, pihak badan usaha umumnya bertanggung jawab atas desain, pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur selama masa kerjasama, dan pada akhir periode, aset tersebut akan diserahkan kembali kepada pemerintah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan dalam RPJMN 2020-2024 telah memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun. 

Nantinya, dari target tersebut, APBN hanya akan mengakomodasi sebesar 37% atau sebesar Rp2.385 triliun. Sisanya sebesar Rp1.353 triliun diproyeksikan akan dipenuhi dari BUMN/D dan sebesar Rp2.707 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta.

“Proyeksi tersebut juga mempengaruhi perencanaan pembiayaan investasi infrastruktur penyediaan layanan air minum dalam RPJMN 2020-2024, dimana dari kebutuhan investasi sebesar Rp123,5 triliun, APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp77,9 triliun dan Rp15,6 triliun, sementara sisanya sebesar Rp29,9 triliun diharapkan dapat biayai oleh swasta,” ungkapnya saat berada di Semarang, Kamis (18/7/2024).

Sementara terkait dukungan Kementerian Keuangan meliputi:

1. Penyediaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Transaksi (Project Development Facility/PDF) yang berfokus pada penyiapan business case proyek SPAM yang bankable dari aspek penyiapan lahan, perijinan, revenue stream serta spesifikasi layanan yang memadai sehingga proyek SPAM siap untuk ditawarkan dan menarik bagi investor dan lenders;
2. Pemberian Dana Dukungan Kelayakan atau (Viability Gap Fund/VGF) yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan proyek dan berdampak langsung pada sisi tarif air minum yang terjangkau kepada masyarakat
3. Penjaminan Pemerintah melalui BUPI (PT PII) selaku single window policy Penjaminan yang bertujuan untuk membuat proyek SPAM menjadi lebih bankable dan semakin menarik minat investor dan lenders
4. Penyediaan DAK Fisik untuk pembangunan jaringan perpipaan sampai dengan SR

Lebih lanjut, proyek KPBU SPAM Semarang Barat diprakarsai oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan layanan air minum dengan kapasitas target 1.000 liter per detik yang melayani sekitar 70.000 sambungan rumah tangga di Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat. 

Baca Juga: Bioetanol Akan Segera Gantikan Bensin, Luhut: Hemat APBN

PJPK proyek ini adalah PDAM Tirta Moedal, yang menandatangani perjanjian KPBU dengan SPC bernama PT Air Semarang Barat.