Bey Machmudin: Inspektorat Jabar Harus Siap Hadapi Tantangan Kompleks

Inspektorat Daerah harus siap dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis dalam pembangunan daerah. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menilai bahwa pembangunan daerah merupakan tulang punggung dari pembangunan nasional. Pencapaian indikator makro pembangunan daerah harus menjadi prioritas utama.

"Dalam prosesnya, tentunya akan terdapat berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tersebut. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi salah satu strategi kunci dalam mengantisipasi dan mengelola risiko-risiko tersebut," jelas Bey saat menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin malam (29/7/2024). Rakor tersebut bertema "Penerapan Manajemen Risiko dalam Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah."

Baca Juga: Ini Alasan PKB Jabar Usung Acep Adang Ruhiat Jadi Cawagub pada Pilkada 2024

Menurutnya, implementasi manajemen risiko bukan hanya tentang mengidentifikasi dan mengelola potensi ancaman, tetapi juga tentang mengambil langkah-langkah proaktif dan memastikan bahwa kita dapat mencapai tujuan pembangunan dengan efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, peran inspektorat daerah sangat krusial. Inspektorat daerah harus mampu melakukan pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini.

"Saya ingin menggarisbawahi beberapa poin penting dalam penerapan manajemen risiko yang harus menjadi fokus kita bersama," tegasnya.

Beberapa poin penting tersebut di antaranya:

1. Identifikasi risiko secara komprehensif: Mencakup risiko keuangan, operasional, kepatuhan, dan strategis, harus dilakukan dengan teliti.

2. Penilaian risiko yang tepat dan objektif: Berdasarkan keakurasian data untuk memahami dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

3. Penerapan tindakan mitigasi yang tepat: Mencakup kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang efektif untuk mengurangi dampak risiko.

4. Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan: Diperlukan untuk memastikan tindakan mitigasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

"Saya menghimbau, jangan pernah terlibat atau menjadi bagian dari praktik-praktik tidak beretika yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Dengan menjaga integritas, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, menambahkan bahwa kegiatan FIDSI ini untuk menghimpun seluruh inspektur Daerah/Provinsi dan Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.

Baca Juga: Adopsi Teknologi Baru, Pj Gubernur Jabar Imbau Arsitek Desain Rumah Ramah Lingkungan

"Setiap tahun itu selalu mengusung tema yang berbeda-beda. Tahun ini kita lebih fokus kepada 'Manajemen Risiko' karena tahun ini kita banyak sekali hal-hal yang sifatnya baru, kemudian juga pemerintahan yang baru nanti, ini yang perlu kita antisipasi," pungkasnya.