Jokowi Bisa Bikin Kaesang Menang Pilkada DKI Jakarta Tanpa Ridwan Kamil

Pengamat politik Refly Harun menilai jika Kaesang Pangarep tidak disetujui sebagai calon wakil gubernur (cawagub) dari Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu melakukan manuver tertentu untuk memaksakannya.

Manuver tersebut yaitu menarik Ridwan Kamil dari Jakarta dan menempatkannya di Jawa barat (Jabar), hal ini akan terjadi jika Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak lagi menuruti Jokowi.

Baca Juga: Manuver Terakhir, Anies-Kaesang Didukung Golkar-PSI di Pilkada DKI Jakarta

"Maka dalam konstelasi ini bisa jadi Jokowi mampu memaksakan Kaesang menjadi wakil gubernur dengan melakukan manuver tertentu antara lain menarik Ridwan Kamil, dan Ridwan Kamil tetap dijadikan calon di Jawa Barat misalnya kalau Kaesang kemudian tidak disetujui," ucapnya.

Dan untuk memenangkan Kaesang, Jokowi bisa mengambil Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub). "Lalu bagaimana untuk menang? Kaesang ya ambil Anies, Anies-Kaesang jadinya, dan Anies akan ditodong kira-kira mau enggak kalau Anies-Kaesang, nah ini yang juga menarik," imbuhnya.

Sekadar informasi, dalam survei Litbang Kompas terkait Pilkada DKI Jakarta 2024, Anies Baswedan masih berada di urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 29,8 persen, sedangkan posisi kedua diduduki Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Survei elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta, Anies Baswedan 29,8%, urutan kedua Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 20%,” tulis Litbang Kompas seperti dikutip Selasa (16/7/2024).

Kemudian posisi selanjutnya terpaut jauh dengan Anies dan Ahok, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil dengan 8,5 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 2,3 persen.

Lalu ada sejumlah nama dengan elektabilitas di angka 1 persen, yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meraih 1,3%.

Survei tersebut dilakukan pada 15-20 Juni 2024, dan sebanyak 30 persen responden masih tidak tahu atau belum menjawab siapa sosok yang dinilai layak untuk memimpin Jakarta.