Kredit Foto: Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta Nota Keuangannya di hadapan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan negara, belanja yang berkualitas, serta pembiayaan yang inovatif sebagai fondasi utama RAPBN 2025.
Baca Juga: Presiden Jokowi: APBN 2025 Pilar Utama Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan
Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa optimalisasi rasio perpajakan akan menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat ruang fiskal. Langkah ini akan dilaksanakan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, keberlanjutan dunia usaha, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," ujar Presiden.
“Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan,” tambahnya.
Presiden mengatakan bahwa belanja negara dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Untuk sektor pendidikan, anggaran sebesar Rp722,6 triliun dialokasikan untuk berbagai program strategis.
Baca Juga: Produk Perhutanan Sosial Perlu Digenjot Hilirisasi, Begini Kata Menterinya Jokowi
"Dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset," ungkap Presiden.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun akan difokuskan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif, dan efisien.
Di sektor kesehatan, RAPBN 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan.
Baca Juga: Presiden Jokowi: APBN 2025 untuk Dorong Lompatan Kemajuan Indonesia
"Percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis," ucap Presiden.
Dalam hal ketahanan pangan, anggaran sebesar Rp124,4 triliun diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, memperbaiki rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu prioritas utama dengan anggaran sebesar Rp400,3 triliun.
"Terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," tutur Presiden.
Terakhir, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran. Anggaran transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun diharapkan dapat meningkatkan harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan antardaerah, serta memperkokoh kerja sama antardaerah.
"Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan akses dan kualitas layanan publik," tutup Presiden.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Laras Devi Rachmawati
Editor: Aldi Ginastiar