Produk Perhutanan Sosial Perlu Digenjot Hilirisasi, Begini Kata Menterinya Jokowi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, meminta agar hilirisasi khususnya pemasaran lebih ditingkatkan lagi untuk mendukung produk perhutanan sosial yang kini luasnya mencapai lebih dari 8 juta hektare. Tujuan lainnya adalah agar produk-produk tersebut kian banyak diekspor.

Menteri LHK, dalam acara Pemberian Penghargaan Teladan Wanalestari Tingkat Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (15/8/2024), menyinggung terjadinya peningkatan pemberian akses pengelolaan hutan secara berkelanjutan kepada masyarakat dalam sepuluh tahun terakhir ini. misalnya pada tahun 2014 ada 400 ribu hektare, kini per Agustus 2024 menjadi 8,08 juta hektare.

Baca Juga: Wujudkan Bisnis Berkelanjutan, KLHK Tekankan Pentingnya Kolaborasi

Adapun menurut Siti Nurbaya luasan akses yang diberikan izin untuk pengelolaan oleh masyarakat tersebut melebihi jumlah 8 juta hektare yang ditargetkan pada tahun ini. Untuk diketahui, akses 8,08 juta hektare tersebut diberikan pada 1,3 juta kepala keluarga.

"Untuk itu maka kita akan lanjutkan langkah-langkah kerja yang sudah baik ini dan akan ditingkatkan pada upaya-upaya hilir terutama, off-taker, pemasaran dan peningkatan manajemen oleh kelompok untuk semakin maju dan mampu bersaing hingga ke ekspor," kata Siti, Kamis (15/8/2024).

Selain soal Perhutanan Sosial, dirinya juga menyinggung perluasan pasar untuk industri primer hasil hutan kayu melalui Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) berbahan baku kayu rakyat.

Skema tersebut, ujarnya, secara nyata telah mampu mengembangkan hutan rakyat dalam rangka menjaga ketersediaan bahan baku. Tentunya, dengan melakukan kerja sama bersama masyarakat setempat.

"Kerja sama tersebut dinilai sebagai tolak ukur keberhasilan peningkatan tutupan hutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terjaminnya peluang usaha hutan kayu rakyat ke depan sehingga meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan PBPHH," katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyerahkan SK Perhutanan Sosial dnegan luas 1,07 juta hektare dan  Tanah Objektif Reforma Agraria (TORA) seluas 43 ribu hektare kepada masyarakat pada 9 Agustus lalu.

Baca Juga: Anies Baswedan Tidak Bisa Melawan Jokowi

Selain itu juga diserahkan SK Perhutanan Sosial diperuntukkan bagi Hutan Adat seluas 15.879 hektare dan SK untuk lahan 37 ribu hektare bagi peremajaan sawit rakyat.