INDEF Harap Pemerintahan Baru Benahi Hilirisasi

Peneliti Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Irhamna, berharap jika pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, nantinya lebih memprioritaskan pembangunan teknologi dalam negeri sebagai syarat utama hilirisasi.

Dalam sebuah webinar, Minggu (18/8/2024), Ariyo menilai bahwa fokus pemerintah saat ini dalam upaya hilirisasi industri manufaktur dan agrikultur masih terus tertuju pada eksploitasi sumber daya alam dibandingkan dengan pengembangan teknologi.

“Sebagai contoh, pemerintah sering memaparkan terkait hilirisasi nikel yang produk hilirnya adalah baterai. Jadi, baterai itu memiliki nilai tambah tinggi itu bukan karena nikel saja seperti yang sering pemerintah sampaikan,” ucapnya, Minggu (18/8/2024).

Baca Juga: Jalankan Mandat Hilirisasi, MIND ID Kebut Proyek Strategis

Nilai tambah dari nikel menurutnya terbentuk karena komoditas yang dihasilkan diproses lebih jauh menggunakan teknologi bersama mineral lainnya. Sehingga, hal itu mampu menghasilkan listrik serta menyimpan energy dalam bentuk baterai yang kemudian digunakan untuk kendaraan listrik.

“Saat ini, saya menangkap pemerintah fokusnya pada nikelnya, masih fokus pada sumber daya alamnya. Saya berharap ke depan Pak Prabowo dan Mas Gibran fokusnya adalah penguatan teknologi,” ujar Ariyo.

Lebih lanjut, saat ini syarat untuk menjadi sebuah negara maju tidak hanya memiliki teknologi saja, tetapi juga harus menguasainya.

Akan tetapi, dia menilai selama ini terdapat inkonsistensi dari kebijakan pemerintah dalam hilirisasi karena enam kementerian yang mengurus hilirisasi mendapatkan alokasi anggaran yang lebih sedikit dalam RAPBN 2025 dibandingkan dengan outlook belanja pemerintah pada tahun 2024 ini.

Baca Juga: Menteri ESDM: DDF Crewboat akan Maksimalkan Produksi Gas dalam Negeri

Adapun enam kementerian yang mengurus hilirisasi tersebut di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi.

Ariyo juga menyebut bahwa hal yang sama terjadi pada pembangunan infrastruktur yang ditandai dengan menurunnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kemudian, prioritas yang kedua adalah infrastruktur. Di sini nasibnya sama seperti hilirisasi, menjadi prioritas, namun anggaran kementerian yang menangani infrastruktur turun sangat signifikan,” pungkasnya.