Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) sekaligus Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, secara resmi melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat (DPP) APKASINDO periode 2024-2029.
Moeldoko, dalam arahannya, menyampaikan bahwa APKASINDO minimal harus bisa menjalankan dua peran penting. Pertama sebagai bridging institution atau jembatan institusi, dan kedua adalah jembatan antara petani dengan pemerintah.
APKASINDO dalam konteks menjembatani institusi wajib bersinergi antara rakyat, petani, perguruan tinggi, riset dan development.
“Sehingga selalu terjaga bagaimana perkembangan teknologi itu diikuti,” kata Moeldoko di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Baca Juga: Ketua APKASINDO: Program Biodiesel Bukan Ancaman, Melainkan Peluang untuk Petani Sawit
Selain itu, APKASINDO juga wajib menjembatani antara petani dengan pemerintah sehingga semua kebijakan bisa dirasakan oleh masyarakat.
Sebagai mitra bagi pemerintah, dia berharap APKASINDO mempunyai pikiran yang kritis terhadap setiap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada para petani, khususnya petani kecil. Dia pun menegaskan posisi APKASINDO harus jelas dalam konteks tersebut.
“Apabila kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat petani, khususnya kelapa petani, maka Anda harus juga berpihak untuk pemerjuangan mereka. Posisimu harus jelas sebagai partner pemerintah yang kritis,” kata Moeldoko.
Dengan demikian, keberadaan APKASINDO, kata Moeldoko, bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya petani sawit.
“Bukan sekedar bendera yang berkibar, bukan sekedar anggota yang bertebaran, bukan. Tetapi kehadiran sungguh dirasakan oleh seluruh masyarakat petani sawit khususnya. Itu yang kita perjuangkan,” imbuhnya.
Baca Juga: Penundaan EUDR: Angin Segar bagi Sawit Indonesia, tapi Ekspor Masih Tertekan
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga sempat menyinggung isu perihal produktivitas sawit rakyat yang masih tergolong rendah. Dengan momentum pengurus baru ini, Moeldoko berharap APKASINDO bisa menggali dan menganalisis lebih lanjut dan mendalam penyebab masalah tersebut.
“Petani sawit di Malaysia, 19 ton per hektare. Petani sawit kita masih 12 ton per hektare. Kenapa bisa seperti itu? Apkasindo harus mencari jawaban. Di mana kelemahannya,” ucapnya.
Lebih lanjut, isu kedua yang diangkat oleh Moeldoko yakni hilirisasi. Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara APKASINDO, Kementan, dan Komisi IV DPR RI.
“Kita cari, apa sih yang menjadi bottleneck? Setelah kita temukan, mari kita sama-sama cari jalan keluarnya. Karena ini menyangkut kepentingan rakyat petani sawit Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 12 juta dari 25 provinsi,” tutur Moeldoko.
Sementara isu ketiga yang disinggung adalah isu kebun sawit yang berada di kawasan hutan. Dalam hal ini, pihaknya mengaku terus berjuang untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
“Kita harap seluruh jajaran APKASINDO bekerja keras untuk mencari solusi bersama-sama dengan pemerintah,” pungkas Moeldoko.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Uswah Hasanah
Editor: Amry Nur Hidayat