Ekonomi Digital Cara RI Loncati Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada 2029. Untuk mencapainya, perlu transformasi ekonomi, diantaranya melalui hilirisasi industri, penguatan ekonomi digital, peningkatan lapangan kerja dan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, melanjutkan pembangunan infrastruktur, serta transisi energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Rapimnas KADIN 2024 yang mengangkat tema “Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas”, di Jakarta, Minggu (1/12/2024), menilai target yang dicanangkan Presiden Prabowo itu bisa dicapai.

Baca Juga: Dukung Pemerintah, AirAsia Indonesia Siap Turunkan Harga Tiket Pesawat selama Nataru

“Target tersebut bukan hal mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3% pada periode 1986-1997, bahkan 8,2% di 1995. Selain itu, Indonesia termasuk negara yang berhasil pasca Covid-19 yang bisa menjaga prudensial makroekonomi, dan di samping itu juga menekan angka kemiskinan serta meningkatkan tingkat kebekerjaan,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Senin (2/12).

Dalam hal pengembangan infrastruktur, kebijakan ke depan yakni bagaimana optimalisasi pemanfaatannya untuk menurunkan ICOR atau efisiensi investasi. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang selesai pada periode 2024-2025 harus terus dikejar, dan direncanakan di tahun ini ada 18 proyek selesai, sedangkan 30 proyek lagi akan selesai di tahun depan.

“Di sini ada beberapa pengusaha yang mendapatkan fasilitas PSN. Nah, ini saya minta untuk terus digenjot dan direalisasikan. Apalagi (salah satu) tugas dari Bapak Presiden adalah mendorong kemandirian pangan. Kita sudah mengembangkan food estate di Merauke, kemudian mendorong yang di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Partisipasi swasta (tentunya) akan didorong dan Pemerintah sudah memberikan fasilitas. Memang persoalannya adalah bagaimana tenaga kerja untuk kerja pertanian di luar Jawa, dan dalam hal ini Pemerintah sudah membuat Kementerian Transmigrasi untuk mendorong transmigrasi ataupun pekerja secara sukarela (ke luar Jawa),” papar Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global maka langkah antisipasi yag harus dilakukan adalah pendalaman struktur perekonomian nasional dengan menjaga dan meningkatkan daya beli kelas menengah. Sebagai langkah awal yang dilakukan pemerintahan baru ini adalah menaikkan upah minimum sebesar 6,5%.

Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa dalam bulan Desember ini Pemerintah akan mengadakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yakni pada 12-16 Desember 2024, sehingga Pemerintah meminta dukungan dari para pengusaha yang tergabung dalam KADIN Indonesia untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

“Pemerintah juga sudah putuskan tiket pesawat dalam negeri harganya turun 10% guna mendorong pariwisata di dalam negeri. Kemarin dalam rapat dengan Bapak Presiden, kita sudah sampaikan bahwa Indonesia akan membuka (lebih banyak) penerbangan regional, tujuannya agar destinasi turis bisa masuk kembali. Sebagai contoh (penerbangan langsung ke) KEK Tanjung Kelayang di Pulau Bangka Belitung ataupun di Labuan Bajo,” ucap Menko Airlangga.

Menyoal transformasi ekonomi digital, value ekonomi digital di Indonesia pada saat ini mencapai sekitar USD90 miliar, dan tahun depan akan bisa ditingkatkan ke angka USD120 miliar, kemudian di 2030 akan bisa meraih USD400 miliar. Di antara negara-negara Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang terunggul dalam pengembangan ekonomi digital, bahkan dalam kepemimpinan di ASEAN tahun 2023, Indonesia mendorong Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

“Ekonomi digital adalah salah satu cara kita meloncat, karena kita dengan negara lain adalah level playing field. Kalau dengan ekonomi berbasis konvensional, kita harus bersaing dari titik nol yang sama. Tidak ada kerja sama multilateral di belahan dunia lain yang sudah mengangkat digital seperti negara ASEAN. Tidak di EU, NAFTA, bahkan di level OECD. Oleh karena itu, dalam (pertemuan) OECD tahun kemarin, saya mengungkapkan terkait DEFA, dan bahkan OECD pun ingin belajar dari negara-negara ASEAN,” pungkas Menko Airlangga.