Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pengurus PBNU: Gerakan Boikot Israel Jangan Menyasar Perusahaan Publik yang Mayoritas Sahamnya Dimiliki Orang Indonesia

        Pengurus PBNU: Gerakan Boikot Israel Jangan Menyasar Perusahaan Publik yang Mayoritas Sahamnya Dimiliki Orang Indonesia Kredit Foto: Unsplash/Mufid Majnun
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama bidang pemberdayaan perekonomian, Dr. KH. Eman Suryaman, mengingatkan umat muslim Indonesia menjalankan gerakan boikot yang tepat sasaran, jangan sampai menyasar perusahaan publik lokal yang saham mayoritasnya dimiliki individu atau perusahaan Indonesia.

        "Di media sosial belakangan ini, sejumlah pihak aktif mengkampanyekan boikot produk keluaran perusahaan go public hanya lantaran sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh investor asing tertentu. Yang seperti ini tidak tepat," katanya dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Bulan Palestina & Sosialisasi Fatwa MUI” di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (30/11).

        Justru, menurutnya, masyarakat perlu memprioritaskan produk keluaran perusahaan publik yang dimiliki oleh warga Indonesia ketimbang produk-produk asing yang pro Israel agar ekonomi nasional bisa terus berkembang dan tak ada uang yang lari keluar.

        "Itjima Ulama MUI terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri juga sudah jelas mengatur kriteria perusahaan nasional yang produknya perlu diprioritaskan, yakni perusahaan yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki asing secara mayoritas dan menggunakan tenaga kerja nasional di level manajerial puncak," lanjut Eman.

        Perusahaan publik punya banyak manfaat baik bagi perekonomian nasional maupun masyarakat secara umum. Perusahaan yang go public memiliki akses lebih besar ke modal dari investor.

        Dana ini dapat digunakan untuk ekspansi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

        Di sisi lain, umat muslim perlu tetap kompak dalam memboikot produk perusahaan multinasional asing yang pro Israel sebagai bentuk dukungan atas Palestina dan sekaligus protes atas kebijakan luar negeri negara-negara Barat yang mendukung Israel.

        "Boikot produk pro Israel yang marak di berbagai negara dalam setahun lebih terakhir, termasuk Indonesia, perlu diteruskan agar memberi efek jera pada Israel dan negara-negara pendukungnya," katanya.

        Dalam kesempatan yang sama, Wasekjen MUI bidang hukum, Dr. KH Ikhsan Abdullah, mengatakan boikot produk pro Israel sebagai bentuk dukung Muslimin atas Bangsa Palestina.

        "Kehadiran kita di sini untuk menunjukkan sikap mendukung gerakan bangsa Palestina terbebas dari penjajahan Israel. Bagaimana caranya? Caranya dengan boikot,” katanya tegas.

        Sementara itu, Nur Ikhwan Abadi dari Aqsa Working Group mengatakan Muslimin tak perlu ragu dalam ikut memboikot produk pro Israel.

        "Ulama kita sudah mengeluarkan fatwa, tinggal kita lakukan itu semua. Karena ada banyak produk pengganti yang sering dikonsumsi, selain dari produk-produk seperti McDonald’s, Aqua dan lainnya,” katanya berharap gerakan boikot tersebut berlanjut di tengah masyarakat.

        Untuk fakta dan data, relawan Mer-C di Gaza, Farid Zanjabil Al Ayubi, menambahkan bahwa saat ini sudah 46.000 lebih korban sahid di Jalur Gaza dan korban luka-luka hampir 120 ribu.

        "Jalur Gaza penduduknya 2,5 juta orang, sekarang hampir semuanya mengungsi. Perempuan dan anak-anak menjadi korban terbesar sebanyak 70%,” katanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: