PKB sebut PMI itu Lembaga Kemanusiaan Bukan Ladang Bisnis dan Politik

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Zainul Munasichin menilai dualisme kepemimpinan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) mengundang keprihatinan.

"Sebagai organisasi kemanusiaan, PMI seharusnya jauh dari tarik menarik kepentingan politik. Organisasi kemanusian harus terbebas dari kepentingan politik praktis," katanya.

Dia mengatakan, dualisme kepemimpinan di tubuh PMI seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi penyelenggaraan dua musyawarah nasional (munas) yang memunculkan nama Jusuf Kalla dan Agung Laksono sebagai ketua umum PMI kental kepentingan politik praksis. 

"PMI jelas lembaga kemanusiaan bukan entitas politik, tetapi faktanya terjadi benturan kepentingan dari penggiatnya sehingga ada dua munas, dua ketua umum yang mengklaim sama-sama sah,” katanya. 

Zainul menegaskan urusan kemanusiaan harusnya berada di atas kepentingan kekuasaan maupun kepentingan bisnis. Menurutnya semua pihak harusnya menempatkan PMI di atas kepentingan politik maupun bisnis.

"Sesuai dengan apa yang dikatakan Gus Dur kalau di atas politik adalah kemanusiaan. Semua pihak harus merenungkan kata-kata Gus Dur ini,” katanya. 

Ia juga mengatakan sebaiknya, pihak yang berseteru harus duduk bersama dan menyelesaikan polemik perebutan kekuasaan tersebut. Apalagi pihak yang berseteru sama-sama.

Untuk diketahui Jusuf Kalla dan Agung Laksono sama-sama mengklaim sebagai ketua umum PMI periode 2024-2029.  Jusuf Kalla menyatakan telah dipilih secara aklamasi pada Munas XXII PMI sebagai Ketua Umum.

Sedangkan Agung Laksono, sebelum Munas digelar, telah mendeklarasikan diri akan maju di Munas PMI dan mengklaim telah mengantongi lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi.

Namun pada saat pelaksanaan Munas, tak ada nama Agung yang muncul sebagai Ketua Umum dan hanya ada nama JK sebagai calon tunggal Ketua Umum. Kubu Agung kemudian melangsungkan Munas dan memunculkan Agung Laksono sebagai ketua umum. Kubu JK pun melaporkan Agung Laksono karena dinilai melaksanakan Munas PMI ilegal.