Tak Perlu Investor, Kementerian ESDM Akan Percepat Pembangunan DME Pengganti LPG

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mempercepat pembangunan industri Dimethyl Ether (DME) atau gas dari olahan batubara yang menjadi alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Rencana pembangunan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto mendorong hilirisasi sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Baca Juga: Pertamina Pastikan Layanan Energi Lancar Selama Ramadan dan Idulfitri 1446 H

"Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batubara low-calorie (kalori rendah) sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor (LPG)," ucap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Rabu (5/3).

Proyek ini direncanakan akan dibangun secara paralel di Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

Bahlil mengatakan proyek tersebut tidak akan lagi bergantung dengan investor luar negeri, melainkan sumber daya dan modal dalam negeri, yang akan dijalankan melalui kebijakan Pemerintah. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina.

"Sekarang kita tidak butuh investor, negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden, memanfaatkan resource dalam negeri, yang kita butuh mereka adalah teknologinya," ucapnya.

"Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capexnya semua dari Pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off takernya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini tidak ada lagi yang tergantung kepada pihak lain," tandas Bahlil.

Sebelumnya, Menteri ESDM menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai USD40 miliar. 

Presiden Prabowo bahkan telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. 

Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.