Cairkan Dana Rp16,6 Triliun Buat, Sri Mulyani Warning Bulog: Kelola Tanpa Korupsi!

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk membeli beras dan gabah dari petani dengan harga yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara profesional dan bebas dari korupsi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai arahan Presiden, dana investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional, dan bebas korupsi guna menjamin kesejahteraan petani,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Baca Juga: Bulog Serap 167 Ribu Ton Gabah di Awal 2025, Mayoritas di Bawah Standar GKP

Dana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur penunjukan Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna memastikan stabilitas pasokan pangan nasional.

Menanggapi kebijakan ini, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, A. Widiarso, menyatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan penyerapan gabah secara optimal, termasuk di bulan Ramadan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Harga Pangan Stabil, Gabah Petani Harus Naik

“Meskipun bulan puasa, penyerapan gabah dan beras hasil panen petani dalam negeri tetap berjalan, sesuai dengan penugasan pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan,” ujar Widiarso.

Memasuki masa panen raya, Bulog juga mengkampanyekan pembelian gabah kering panen (GKP) petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjaga stabilitas pasokan beras di tengah tingginya permintaan selama Ramadan dan menjelang Lebaran.