Pekerja Ekonomi Kreatif Bisa Miliki Hunian Melalui Program Ini

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenekraf) Irene Umar melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Wisma Mandiri 2, Jakarta pada Selasa (25/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Wamenekraf Irene menyampaikan dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) terhadap program Kementerian PKP agar masyarakat bisa memiliki hunian.

Baca Juga: Waskita Karya Kembali Gelar Mudik Bersama BUMN, Ratusan Pemudik Diberangkatkan Dari Jakarta

Dirinya bersama Menteri PKP dan Wamendukbangga saling mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapat hunian layak termasuk bagi para pekerja informal.

Irene menyoroti para pejuang ekraf yang bisa memanfaatkan program dari Kemen PKP.

“Program ini sangat membantu masyarakat guna mendapat hunian terjangkau dan berkualitas. Prioritasnya tentu berdasarkan data-data para pejuang ekraf dan komunitas yang memenuhi kriteria dari Kementerian PKP. Kita akan lihat dan data kembali siapa saja yang bisa mendapat manfaat dari program ini,” kata Wamenekraf, dikutip dari siaran pers Kemenekraf, Kamis (27/3).

Dukungan bersama ditujukan terhadap Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diprioritaskan Kemen PKP sehingga para pekerja ekraf dapat alokasi bantuan rumah subsidi. 

Wamenekraf Irene juga menambahkan program ini bisa berperan menggeliatkan kembali perekonomian apalagi sinergi antarkementerian ini bisa memperkuat jaminan sosial akan perumahan bagi para pejuang ekraf.

“Ekonomi kreatif itu terdiri dari 17 subsektor, melalui program yang akan dijalankan Kementerian PKP, kita bisa lakukan konsolidasi data terhadap ekosistem ekonomi kreatif yang sudah terbentuk untuk persiapan Kementerian PKP ke depan, termasuk bagi para pegawai, pejuang ekraf, dan komunitas asalkan sesuai syarat,” kata Wamenekraf Irene.

“Kita lihat lagi income atau berapa gajinya. Bahkan, bagi yang tidak punya slip gaji juga bisa memanfaatkan rumah subsidi sehingga mereka bisa punya hunian layak yang berkualitas,” imbuh Wamenekraf Irene yang didampingi Direktur Fasilitasi Infrastruktur Kemenekraf Fahmy Akmal.

Sementara itu Menteri PKP Maruarar Sirat memaparkan kerja samanya dengan para pengembang perumahan yang berkualitas dan bertanggung jawab serta lembaga keuangan seperti bank sebagai penyalur KPR subsidi. Harapannya hal itu bisa memfasilitasi masyarakat yang tanpa slip gaji seperti pedagang kuliner sekalipun bisa ikut program perumahan subsidi.

“Hari ini kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi bagi pejuang ekonomi kreatif dan Kader Lapangan BKKBN. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo bahwa program ini harus terjaga kualitasnya dan tepat sasaran sehingga bantu memudahkan pekerja informal membeli rumah,” ujar Menteri Maruarar.

"Penting untuk terus bagaimana konsumen yaitu rakyat bisa diedukasi dapat rumah subsidi yang berkualitas. Kualitas harus dijaga, dana subsidi juga tepat sasaran, untuk itu data MBR harus pakai dari BPS agar hanya mereka yang berhak dan layak mendapat bantuan rumah subsidi bisa jelas," imbuh Menteri Maruarar.

Di tempat yang sama Wamendukbangga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengapresiasi sinergi antarkementerian ini. Dia pun berharap program dari Kemen PKP dapat bermanfaat lebih luas.

“Sudah saatnya negara hadir dalam memenuhi kebutuhan rumah untuk rakyat. Saya kira ini kolaborasi yang sangat positif untuk mencari dan mempersiapkan rumah subsidi terutama bagi Kader Lapangan BKKBN. Apalagi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) juga punya program Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga sebagai bagian penting dari strategi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia dimulai dari rumah,” ujar Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka.