Pakar Ekonomi Energi dari UGM Minta Kebijakan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Dibatalkan, 'Ini Blunder Lagi'

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyebut kebijakan Menteri ESDM  Bahlil Lahadalia blunder karena akan menetapkan kebijakan satu harga LPG 3 Kg yang mulai berlaku pada tahun 2026.

"Lagi-lagi cenderung blunder," kata Fahmy.

Meski Bahlil mengaku tujuan kebijakan itu untuk menjadikan harga LPG subsidi lebih terjangkau dan subsidi lebih tepat sasaran.

Ia menilai kebijakan satu harga LPG 3 Kg tidak akan menjadikan subsidi tepat sasaran lantaran siapa pun, termasuk orang kaya, masih leluasa membeli LPG Subsidi.

"Justru penerapan kebijakan satu harga LPG 3 Kg akan semakin membengkakan beban subsidi LPG 3 Kg untuk membiayai selisih biaya transportasi antar daerah dan wilayah," tambahnya.

Ini berbeda dengan kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia, yang seluruhnya didistribusikan oleh SPBU Pertamina sehingga harga BBM satu harga bisa dikontrol.

Sedangkan, distribusi LPG 3 Kg dilakukan oleh pangkalan dan agen tunggal, juga melibatkan ribuan pengecer di sekitar lokasi konsumen.

Pengecer merupakan pengusaha akar rumput dan warung-warung kecil untuk mengkais pendapatan dengan berjualan LPG 3 Kg tentunya menaikkan harga jual untuk menutup biaya transportasi dan sedikit keuntungan.

"Disparitas harga di pangkalan dan agen tunggal dengan harga pengecer sesungguhnya masih wajar, Bahkan dapat diterima karena konsumen tidak mengeluarkan biaya transportasi dengan membeli LPG 3 Kg di Pengecer,"

"Harga di antara pengecer akan membentuk harga keseimbangan sehingga mustahil bagi pengecer mematok harga LPG 3 Kg hingga mencapai Rp50 ribu per tabung," terangnya.

Fahmy pun meminta Bahlil sebaiknya membatalkan rencana kebijakan itu.

"Kalau Bahlil nekad menerapkannya, kebijakan satu harga LPG 3 Kg berpotensi akan dibatalkan oleh Presiden Prabowo, yang akan semakin menjatuhkan reputasi dan kapabilitas seorang Menteri ESDM," terangnya.

Pasalnya, negara sudah mengalokasikan subsidi LPG 3 Kg sekitar Rp 87 triliun per tahun. Dengan tujuan serupa, kebijakan Bahlil sebelumnya adalah melarang pengecer menjual LPG 3 Kg, yang justru menimbulkan antrian konsumen orang miskin untuk membeli LPG 3 Kg di Pangkalan.

Baca Juga: Bahlil Semprot Dirjen Gatrik soal Data Desa Gelap: 'Masih Mau Jadi Dirjen Kau?'

Baca Juga: Prabowo Pulang ke Indonesia Bawa Kontrak Kerja Sama dengan Arab Senilai 27 Miliar Dolar

"Kebijakan Bahlil, yang menyusahkan rakyat miskin itu, akhirnya dianulir oleh Presiden Prabowo," tutupnya.