Rencana Detail Tata Ruang Berperan Penting dalam Pembangunan Wilayah

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memegang peran penting dalam memperkuat landasan legal dan teknis pembangunan wilayah.

Sehingga dirinya mengapresiasi peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata ruang yang adil dan seimbang.

Baca Juga: Menteri PPPA Fokuskan Pendampiangan Psikologis Anak Korban Kekerasan di Cianjur

Keberhasilan penyusunan RDTR, lanjut Menko AHY, harus didukung data spasial yang akurat, termasuk peta skala besar 1:5.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Menurutnya, peta ini sangat penting untuk penyusunan RDTR yang menjadi dasar dalam menghadirkan investasi dan menentukan zona-zona untuk industri, bisnis, maupun konservasi lingkungan.

AHY menyampaikan hal tersebut  saat membuka Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Sulawesi yang digelar di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.

“Dengan RDTR yang tersedia, maka seharusnya tidak lagi terjadi kesalahan dalam penggunaan wilayah untuk keperluan apa pun. Infrastruktur hanya bisa hadir jika tata ruangnya sudah ditetapkan dengan benar,” jelasnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Rabu (16/7).

Dalam pidatonya, Menko AHY juga menyampaikan empat arahan utama yang menjadi panduan dalam pengelolaan pembangunan wilayah ke depan. Pertama, penyelarasan RPJMD dengan RPJMN secara spasial. 

Kedua, percepatan legalisasi RDTR dan pemanfaatan OSS berbasis spasial. Ketiga, integrasi data sektoral dalam satu basis data geospasial. 

Dan keempat, memastikan seluruh program pembangunan mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, kerentanan iklim, dan daya dukung lingkungan.

“Empat hal ini menjadi pedoman penting dalam merumuskan arah pembangunan wilayah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakatnya,” tutup Menko AHY.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Fadel Muhammad, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Renny A. Lamadjido, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Forkopimda Sulawesi Tengah, wali kota dan bupati se-Sulawesi, sekretaris daerah, serta para kepala OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi.