Gangguan KA Argo Bromo Rugikan Penumpang, MTI Minta Evaluasi Operasional

Insiden anjloknya KA Argo Bromo Anggrek memicu sorotan tajam terhadap PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Deddy Herlambang, menilai permintaan maaf Direktur Utama KAI belum cukup tanpa disertai komitmen reformasi menyeluruh dalam sistem transportasi perkeretaapian nasional.

“Sudah (cukup), namun tetap harus diiringi dengan komitmen dan pelaksanaan nyata perbaikan pelayanan dan pengawasan baik jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujar Deddy kepada Warta Ekonomi, Senin (4/8/2025).

Ia menilai tanggung jawab atas insiden tidak hanya berada di PT KAI sebagai operator sarana, tetapi juga Ditjen Perkeretaapian sebagai pemilik dan pengelola prasarana. Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan kedua belah pihak untuk memastikan keselamatan dan keandalan sistem transportasi kereta api.

Baca Juga: KAI Masih Proses Refund Penumpang Terdampak Insiden KA Argo Bromo Anggrek

“Namun tanggung jawab pengelolaan sarana ada di PT KAI, sedangkan pengelolaan prasarana perkeretaapian yang dimiliki oleh Ditjen Perkeretaapian tentunya membuat tidak hanya KAI yang melakukan evaluasi, namun juga Ditjen Perkeretaapian sebagai regulator dan penanggung jawab prasarana perkeretaapian juga rutin melakukan evaluasi dan mitigasi risiko,” jelasnya.

Deddy menyoroti lemahnya budaya akuntabilitas dalam manajemen transportasi publik, termasuk tidak adanya mekanisme etik seperti pengunduran diri pejabat ketika terjadi kegagalan operasional.

“Namun di kita belum ada budaya mengundurkan diri bila terdapat kegagalan operasi perkeretaapian,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menyarankan investasi teknologi inspeksi rel seperti Ultrasonic Rail Flaw Detection dan Switch Measurements System untuk mendeteksi kerusakan lebih akurat dan tidak lagi bergantung pada metode tradisional.

“Selama ini, pemeriksaan sudah dilakukan harian namun masih menggunakan cara tradisional,” tambahnya.

Baca Juga: Minta Ampun! Dirut KAI Terunduk, Setelah 80 Perjalanan Dibatalkan Karena Kereta Anjlok

Meski belum melihat perlunya reformasi struktural besar-besaran, Deddy menegaskan perlunya penguatan SDM pengawasan serta intensifikasi inspeksi sarana dan prasarana secara berkala.

Dalam aspek manajemen insiden, Deddy mengapresiasi kecepatan evakuasi, namun menilai KAI belum optimal dalam komunikasi krisis kepada penumpang. “Perlu ada perbaikan dalam respon komunikasi krisis terhadap penumpang dan pola komunikasi dengan petugas lapangan terhadap pengambil kebijakan,” ujarnya.

Deddy juga menilai pembatalan 80 perjalanan KA sebagai kompromi atas grafik perjalanan yang terlalu padat dan tidak memiliki ruang mitigasi yang memadai. Ia mendesak dilakukannya analisis mendalam atas pola operasional agar tidak mengganggu perputaran sarana dan jadwal penumpang.

Kritik lain yang mencuat antara lain lambatnya pengambilan keputusan, tidak optimalnya aplikasi KAI Access dalam proses refund, kurangnya informasi posisi KA kepada penumpang, serta keterbatasan logistik selama keterlambatan panjang.

“Proses refund yang manual di loket menimbulkan kerugian waktu, sebaiknya dapat mengoptimalkan keberadaan aplikasi KAI Access,” kata Deddy.

Ia menegaskan, gangguan semacam ini berdampak langsung pada kehidupan penumpang. Banyak pengguna jasa kehilangan momen penting seperti wawancara kerja, koneksi penerbangan, hingga agenda bisnis yang tak tergantikan.