Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp129 T, Tapi Belanja Pemerintah Masih Kontraksi! Ini Penjelasan BPS

Konsumsi pemerintah belum memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025, meski blokir anggaran telah dibuka sejak pertengahan Juni. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, komponen konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 0,33% secara tahunan (year-on-year), dengan kontribusi hanya 6,93% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan tersebut.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pembukaan blokir anggaran tidak otomatis diikuti oleh percepatan belanja kementerian dan lembaga.

Ia menekankan bahwa anggaran yang telah tersedia tidak bisa langsung dibelanjakan seluruhnya.

“Blokir anggaran yang sudah dibuka memang tidak serta-merta semua bisa belanja,” kata Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Belanja Prabowo, Sri Mulyani Akui Buka Blokir Anggaran Capai Rp 134,9 Triliun

Kementerian Keuangan sebelumnya mengumumkan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, telah dibuka blokir anggaran sebesar Rp129 triliun dari total anggaran efisiensi dan blokir Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun.

Menurut Edy, proses realisasi belanja tergantung pada kesiapan internal masing-masing K/L. “Mungkin ada proses barangkali, nah, ini memang tidak bisa disimpulkan, tetapi bisa ditanyakan barangkali nanti masing-masing terkait,” ujarnya.

Secara umum, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% year-on-year pada kuartal II-2025, sementara secara kuartalan (quarter-to-quarter) naik 4,04%. Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tercatat Rp5.947 triliun, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.