Program KDMP Dipercepat, Wamen BUMN Pantau Langsung Implementasi di Desa

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo meninjau langsung pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Desa Cileunyi Wetan, Rabu (6/8/2025), untuk memastikan implementasi dan capaian awal program prioritas pemerintah berjalan efektif.

Dalam kunjungan kerjanya, Kartika menyatakan keberadaan KDMP yang didukung oleh ekosistem BUMN telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan distribusi bahan kebutuhan pokok seperti beras, pupuk, dan gas LPG di tingkat desa.

“Pupuk yang diberikan kepada petani kini tidak diperjualbelikan kembali, dan petani dapat melakukan panen dua kali setahun. Sementara itu, Bulog menyediakan beras dengan margin tertentu yang bisa didapatkan KDMP/KKMP dan harga beras yang akan dijual ke masyarakat sebesar Rp12.500,- per kg,” ujar Kartika dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (7/8/2025).

Baca Juga: Menteri UMKM Dorong KBPP Polri Terlibat dalam MBG dan KDMP

Program KDMP/KKMP merupakan amanat dari Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 dan bagian dari Asta Cita Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan pembangunan desa serta kelurahan di seluruh Indonesia.

Sejak peluncuran nasional oleh Presiden RI pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah, lebih dari 80.000 koperasi telah dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dalam forum itu, warga menyepakati proposal bisnis koperasi serta besaran pinjaman kepada bank.

Model bisnis KDMP/KKMP mengandalkan potensi ekonomi lokal yang terintegrasi ke dalam ekosistem BUMN, meliputi Layanan perbankan dan inklusi keuangan (BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI), Distribusi LPG subsidi (Pertamina Patra Niaga), Penyediaan pupuk subsidi dan nonsubsidi (Pupuk Indonesia), Stabilitas harga pangan (Bulog melalui beras SPHP), Layanan logistik (Pos Indonesia), Sembako (ID Food), Layanan kesehatan (Kimia Farma), Sistem digital koperasi (Telkom Indonesia).

Baca Juga: KDMP Diresmikan, Kemenpar Siap Kolaborasi Hadirkan Sistem Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Desa

Kartika menekankan bahwa seluruh keuntungan program dialokasikan sepenuhnya untuk koperasi. Skema pinjaman pun dirancang fleksibel, menyesuaikan dengan siklus perdagangan koperasi.

“Koperasi juga menyediakan stok minyak goreng dan komoditas lainnya, serta skema pinjaman yang disesuaikan dengan siklus perdagangan koperasi melalui Himbara. Pinjaman modal kerja diberikan berdasarkan arus kas aktivitas koperasi,” jelasnya.

Kepala desa/lurah memegang peran strategis sebagai pengawas koperasi, termasuk dalam legalisasi, pengembangan SDM, dan tata kelola. Mereka juga terlibat aktif bersama bank Himbara untuk memantau pelaksanaan program secara kolektif.

Baca Juga: Menteri UMKM Dorong KBPP Polri Terlibat dalam MBG dan KDMP

Dari sisi pendanaan, pemerintah pusat menyediakan likuiditas bagi bank melalui skema penempatan dana. Setiap KDMP/KKMP mendapat plafon kredit hingga Rp3 miliar, bunga 6% efektif per tahun, tenor 6 tahun, serta grace period 6–8 bulan. Proses pengajuan pinjaman tetap menjalani due diligence yang ketat.

Kartika berharap media massa turut menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan dampak nyata program ini ke masyarakat, serta mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami berharap media dapat membantu menyebarluaskan kisah sukses koperasi ini agar menjadi inspirasi bagi desa lain dalam mewujudkan kemandirian ekonomi,” tutupnya.