Ibas Wakili AHY Temui Presiden, Demokrat Setuju Evaluasi Tunjangan DPR

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Minggu (31/8/2025). 

Ibas menyampaikan dirinya baru ditugaskan pagi hari oleh AHY, yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke Tiongkok.

“Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok, jadi saya mewakili Partai Demokrat untuk bertemu dengan bapak Presiden,” kata Ibas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Terkait agenda pertemuan, Ibas mengaku belum mengetahui secara detail topik yang akan dibahas. 

“Saya benar-benar belum tahu. Saya hanya ditunjuk ketua umum kami untuk menghadiri,” ujarnya.

Di sisi lain, Ibas juga menyampaikan sikap Demokrat terhadap dinamika aksi mahasiswa yang berujung ricuh hingga menewaskan seorang driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan. Ia menyampaikan belasungkawa sekaligus permintaan maaf atas kinerja anggota dewan yang dinilai belum sesuai harapan publik.

“Saya berduka, bersedih, dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan. Kami mohon maaf jika selama ini perilaku dan kegiatan kami di DPR RI belum mencerminkan sebagai wakil rakyat yang diharapkan,” tutur Ibas.

Lebih lanjut, Demokrat menyatakan terbuka untuk mengevaluasi tuntutan publik mengenai tunjangan DPR, termasuk usulan penghentian tunjangan rumah. Ibas menegaskan, semua kebijakan terkait keuangan negara seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Sebagai pimpinan fraksi, tentunya saya ingin melakukan evaluasi atas dasar yang diinginkan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ia enggan merinci teknis tunjangan yang dievaluasi, karena hal itu menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal DPR. Namun, ia menegaskan Demokrat akan terus mengawal aspirasi masyarakat.

“Soal evaluasi Kapolri, itu domain Presiden. Yang jelas, kita buat kondisi ini lebih tenang, lebih tertib, cooling down semua,” imbuh Ibas.