Sri Mulyani Ungkap di 2026 Tiap Penduduk RI Dapat Rp5–12 Juta dari APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan mulai 2026 setiap penduduk Indonesia akan merasakan manfaat langsung belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

Menurutnya, alokasi dana per kapita bervariasi antarwilayah menyesuaikan karakteristik, tantangan, dan potensi daerah.

“Sumatera total alokasi APBN dan TKDD mencapai Rp5,6 juta per penduduk. Kalimantan Rp8,5 juta, Sulawesi Rp7,3 juta, Maluku dan Papua Rp12,5 juta, Bali-Nusa Tenggara Rp6,4 juta, dan Jawa Rp5,1 juta,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, Selasa (2/9/2025).

Baca Juga: Masyarakat Tak Mampu Jadi Prioritas Prabowo, Sri Mulyani Siap Gelontorkan Rp508 Triliun

Ia menjelaskan, perbedaan alokasi ini merupakan bagian dari strategi redistribusi dan pemerataan. Daerah dengan jumlah penduduk lebih sedikit dan tingkat ketertinggalan yang lebih tinggi menerima alokasi per kapita lebih besar.

Anggaran tersebut akan membiayai sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cipta Kerja Generasi (CKG). Program-program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas jangkauan perlindungan sosial di berbagai wilayah.

Baca Juga: Sri Mulyani Kembali Yakinkan Masyarakat Tak akan Ada Kenaikan Tarif Pajak di 2026

Di Sumatera, alokasi mencakup 18,8 juta penerima MBG, 11,7 ribu siswa Sekolah Rakyat, serta 28,8 juta orang penerima CKG. Kalimantan menerima alokasi bagi 5,2 juta penerima MBG, 5,3 ribu siswa Sekolah Rakyat, dan 7,8 juta penerima CKG. Untuk Sulawesi, terdapat 6,2 juta penerima MBG, 6,3 ribu siswa Sekolah Rakyat, serta 9,5 juta penerima CKG.

Sementara itu, Maluku dan Papua mendapat alokasi untuk 2,4 juta penerima MBG, 3,5 ribu siswa Sekolah Rakyat, dan 3,6 juta orang penerima CKG. Di Bali-Nusa Tenggara, dana mencakup 5,1 juta penerima MBG, 3,1 ribu siswa Sekolah Rakyat, serta 7,0 juta penerima CKG. Jawa, sebagai wilayah dengan populasi terbesar, memperoleh alokasi bagi 45,1 juta penerima MBG, 12,8 ribu siswa Sekolah Rakyat, dan 73,5 juta orang penerima CKG.

Sri Mulyani menekankan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. “Ini juga APBN melalui belanja K/L dan TKDD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan. Daerah yang masih tertinggal penduduknya lebih sedikit akan mendapatkan penduduknya lebih tinggi dari APBN-nya,” ujarnya.