Kemenhub Targetkan Integrasi Tarif Transportasi Perluas ke Moda KAI

Kementerian Perhubungan menegaskan digitalisasi pembayaran transportasi publik menjadi strategi utama untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, sekaligus memperluas integrasi layanan. 

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan, pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih tinggi. Berdasarkan data Bank Dunia 2023, biaya transportasi mencapai 12,46 persen dari total biaya hidup, melampaui standar ideal sebesar 10 persen.

“Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” ujarnya, dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Perluasan Digitalisasi Pembayaran pada Layanan Transportasi Publik di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa (2/9/2025).

Baca Juga: Menhub Ingatkan Masyarakat Tak Rusak Sistem Transportasi, Dampaknya Besar ke Ekonomi

Selain persoalan biaya, tingginya mobilitas masyarakat menjadi tantangan. Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencatat, pada 2023 pergerakan harian di Jabodetabek mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Menurut Risal, tanpa integrasi, arus mobilitas sebesar itu sulit dikelola dan justru menambah beban biaya serta waktu tempuh.

Ia menilai, penerapan sistem digital dengan mekanisme tap-in dan tap-out dapat menghasilkan data perjalanan yang bermanfaat. “Data dari perjalanan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum benar-benar saling terhubung, terintegrasi, dan berlanjut,” katanya.

Baca Juga: Transportasi Bukan Hanya soal Mobilitas, Tapi Buka Titik Ekonomi Baru

Risal menambahkan, integrasi transportasi perlu diperluas tidak hanya di simpul perkotaan, tetapi juga hingga Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) guna memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik. “Tugas kita bagaimana memastikan semuanya seamless, baik secara layanan maupun secara simpul,” imbuhnya.

Saat ini, integrasi tarif lintas moda telah diterapkan di Jakarta untuk layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan tarif maksimum Rp10.000 untuk perjalanan dalam tiga jam. Ke depan, Ditjen Intram berencana memperluas integrasi dengan moda di bawah PT Kereta Api Indonesia, termasuk KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

“Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.