Kementerian Haji Tuai Simpati dan Skeptisisme Publik

Continuum Data Indonesia menemukan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh menjadi salah satu isu yang diperbincangkan publik dalam reshuffle kabinet 8–9 September 2025.

Wahyu Tri Utomo, Peneliti Continuum Data Indonesia, menyampaikan bahwa analisis atas 44.404 percakapan menunjukkan kementerian baru itu memunculkan respons pro dan kontra.

“Di reshuffle kemarin selain mengganti menteri yang lama, Presiden Prabowo juga meresmikan satu kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, diisi oleh Pak Muhammad Irfan Yusuf,” ujarnya dalam diskusi publik INDEF pada Kamis (11/9/2025).

Baca Juga: Tok! DPR Sahkan UU Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Ia mengatakan bahwa sebagian warganet menilai langkah ini strategis, mengingat polemik pengelolaan biaya haji sebelumnya. Figur Muhammad Irfan Yusuf disebut mewakili kalangan Nahdlatul Ulama sekaligus dinilai memiliki relevansi dengan tugas kementerian baru.

“Beberapa menilai bahwa Pak Irfan ini salah satu sosok yang layak mewakili NU dan sesuai dengan bidangnya. Mereka menilai bahwa ini adalah langkah strategis, mengingat beberapa waktu kemarin ada kasus dugaan korupsi biaya haji,” jelas Wahyu.

Baca Juga: Rosan Roeslani Kawal Proyek Kampung Haji Indonesia di Makkah

Namun, kritik keras juga muncul. Publik menyoroti risiko pemborosan fiskal akibat pembentukan lembaga baru di tengah keterbatasan anggaran.

“Tapi di sisi lain, tetap juga ada yang mengingatkan jangan sampai ini menjadi upaya bagi-bagi kursi politik saja, dan masih mempertanyakan apakah ini benar-benar solusi yang pas untuk menangani masalah haji dan umroh,” katanya.

Data Continuum mencatat eksposur kementerian baru masih kalah dibanding Kementerian Keuangan, namun perdebatan mengenai urgensinya menandai keresahan publik.