Pertama Kali dalam Sejarah, Senator AS Minta Pemerintah Trump Akui Negara Palestina

Sejumlah anggota Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat untuk pertama kalinya dalam sejarah Senat AS, mengajukan resolusi yang menyerukan pengakuan AS atas negara Palestina yang didemiliterisasi.

Resolusi tidak mengikat tersebut mendesak Hamas untuk melucuti senjata dan membebaskan sandera, serta mendesak Israel untuk mengakhiri konflik dan menghentikan perluasan permukiman.

Meski demikian ada perlawanan dari Partai Republik atas aspirasi ini.

Para pendukung mengatakan resolusi tersebut mengirimkan pesan yang bermakna setelah beberapa sekutu AS siap untuk mengakui negara Palestina di sidang Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) pekan depan.

Mereka berharap resolusi ini dapat memberikan tekanan lebih besar kepada pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

"Pengakuan negara Palestina bukan hanya langkah praktis yang dapat diambil AS untuk membantu membangun masa depan di mana warga Palestina dan Israel dapat hidup merdeka, bermartabat, dan aman, melainkan juga merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Amerika memiliki tanggung jawab untuk memimpin, dan waktunya bertindak adalah sekarang," ujar Senator Jeff Merkley, yang memimpin upaya tersebut, dalam sebuah pernyataan pada Kamis tersebut.

"Namun, fondasi perdamaian dan kesejahteraan di masa depan, dan satu-satunya jalan yang layak untuk itu adalah dua negara untuk dua bangsa," ujar senator Oregon tersebut.

Dia juga memperingatkan bahwa kebijakan dan aksi militer Israel saat ini di Gaza akan menghasilkan "visi yang buruk" bagi warga Israel maupun Palestina.

Langkah ini menyusul tuduhan senator independen Bernie Sanders pada Rabu (17/9) bahwa Israel sedang melakukan "genosida" di Gaza.

"Selama dua tahun terakhir, Israel tidak hanya membela diri melawan Hamas. Sebaliknya, Israel melancarkan perang habis-habisan terhadap seluruh rakyat Palestina," tulis Sanders dalam pernyataan berjudul "Ini Genosida", yang mengutip kesimpulan para ahli hukum. Israel telah membantah tuduhan tersebut.