Harga Sembako Naik, DPR: Pemerintah Harus Antisipatif

WE Online, Jakarta - Menjelang bulan suci Ramadan beragam harga komoditas pangan mulai merangkak naik. Hal ini diperkirakan akan terus terjadi hingga hari Raya Idul Fitri jika pemerintah tidak serius dalam memantau pergerakan harganya.

"Kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan jika diperhatikan merupakan fenomena berulang setiap tahun. Seharusnya ada antisipasi yang lebih maksimal dari pemerintah baik terkait ketersediaan maupun distribusinya. Salah satu sebab kenaikan dikarenakan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar jelang bulan Suci Ramadan," kata anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar di Jakarta, Senin (25/5/2015).

Rofi menambahkan bahwa saat ini harga sembilan bahan pokok (sembako) pada umumnya mulai beranjak naik di kisaran Rp 500 hingga Rp 1.000. Ia mencontohkan seperti di pasar tradisional Kramat Jati Jakarta dan Tanah Tinggi kota Tangerang, harga beras medium naik pada kisaran Rp 10.800/kg, minyak goreng Rp 11.300/kg, bawang putih Rp 23.000/kg, gula pasir Rp 12.700/kg, dan daging Rp 108.000/kg. Menurutnya, seluruh kenaikan ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat, terlebih bagi kalangan menengah ke bawah.

"Perpres (peraturan presiden) harus segera dikeluarkan untuk mencegah melonjaknya komoditas bahan pokok utama di pasaran. Lebih penting lagi, harus ada kepastian bawah perpres itu dilaksanakan dan jangan sampai ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan," imbuhnya.

Menurut Rofi, kenaikan juga dipicu oleh perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatnya biaya produksi pangan di tingkat petani akibat mundurnya musim tanam. Oleh karenanya, lanjut Rofi, peran pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi. "Di antaranya dengan menjaga distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga," ujar Rofi.

Legislator asal Jawa Timur ini juga mendesak Tim Pangan yang baru saja dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan langkah-langkah terencana, sistematis, dan efisien dalam mengendalikan harga pangan yang kini mulai naik. Selain itu, kebijakan Tim Pangan harus mampu menjangkau hingga ke akar rumput agar mampu menjaga stabilitas harga di pasaran sepanjang bulan Ramadan.

"Koordinasi antar-instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung. Selain itu, informasi mengenai permintaan dan penawaran barang kebutuhan pokok harus dilakukan dalam sistem tata niaga yang transparan dan berimbang," pungkasnya.

Diketahui, rencananya pemerintah akan mengesahkan perpres tentang pengendalian harga jelang Ramadan sebagai amanah dari UU Nomor 7/2014. Isi perpres tersebut akan mengatur pengendalian harga komoditas pangan utama dengan wewenang pengendalian harga diberikan kepada menteri perdagangan.