Berbagai Platform Digital Kemenkop Dukung Kopdes Merah Putih

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop), Henra Saragih, mengungkapkan pihaknya telah mengembangkan berbagai platform digital untuk mendukung Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Sejumlah platform tersebut diantaranya adalah Dashboard Pembentukan Kopdes Merah Putih yang memantau perkembangan pembentukan KDKMP di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, wilayah, hingga nasional.

Baca Juga: Pemerintah Telah Siapkan Skema Pembiayaan Percepat Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Kermudian Microsite Kopdes Merah Putih (SIMKOPDES), menjadi ‘Wajah digital koperasi yang memuat informasi profil, potensi desa, dan data operasional. 

“Microsite ini bertujuan meningkatkan transparansi, mempromosikan potensi desa, dan mempermudah integrasi dengan program Pemerintah,” jelasnya, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Senin (29/9).

Lalu, aplikasi Kopdes Merah Putih Mobile, yang memudahkan anggota mengakses layanan koperasi seperti simpan-pinjam dan informasi keuangan secara daring. 

“Aplikasi ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dan membangun ekosistem digital koperasi,” terangnya.

Tercatat hingga hingga 15 September 2025 sebanyak 81.485 Kopdes Merah Putih telah berbadan hukum. Sebanyak 42.349 Kopdes Merah Putih. memiliki akun SIMKOPDES.

Lalu, sebanyak 9.317 Kopdes Merah Putih. memperbarui profil SIMKOPDES, 2.256 proposal bisnis pengajuan kemitraan dari 368 Kopdes Merah Putih, dan 9.938 koperasi telah memperbarui informasi gerai.

Kemenkop menargetkan pendaftaran berita acara musyawarah desa (Musdessus) dan berita acara rapat anggota dari 80.000 koperasi pada Maret-Juli 2025. 

Selain itu, pengembangan microsite koperasi ditargetkan selesai pada Juni 2025, dan pengembangan aplikasi Kopdes Merah Putih Mobile pada Juli 2025.

Kemenkop juga berencana melakukan interoperabilitas platform digital Kopdes Merah Putih dengan aplikasi pemerintah lain. Seperti Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, dan aplikasi dari Kementerian Desa, Kemendagri, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Kesehatan.

Henra mengatakan, pengembangan super-app di sektor pemerintahan memiliki tantangan terkait koridor hukum yang ketat, terutama terkait keamanan informasi.“Dengan digitalisasi ini, Kemenkop berharap koperasi dapat melayani bangsa dengan lebih baik dan berkontribusi pada perekonomian nasional,” katanya.